NATUNA, harianmetropolitan.co.id- Larangan acara perpisahan sekolah diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, menuai reaksi dari sebagian orang tua siswa. Di sisi lain, dinas juga menyoroti adanya manipulasi oleh pihak sekolah yang tetap menggelar kegiatan serupa dengan label berbeda, Rabu 28 Mei 2025.
Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan, Nasria, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan dari masyarakat tentang sekolah-sekolah yang tetap menyelenggarakan acara perpisahan, namun dibungkus dengan dalih syukuran atau kegiatan dari Kurikulum Merdeka seperti Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
“Bentuknya syukuran, tapi ada joget-joget, hiburan, tari-tarian. Ini bukan syukuran dalam makna spiritual. Kami melihat ini sebagai manipulasi kegiatan oleh satuan pendidikan,” ungkap Nasria.
Nasria juga menyoroti reaksi sebagian orang tua siswa justru memprotes larangan tersebut ke pihak sekolah dan dinas. Ironisnya, di sisi lain, mereka mengajukan diri sebagai warga kurang mampu saat ada program bantuan sosial.
“Ini kontradiktif. Saat dilarang mengadakan perpisahan, orang tua protes. Tapi saat ada bantuan, banyak yang tiba-tiba mengaku tidak mampu. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
Nasria menekankan bahwa larangan ini bukan sekadar soal kegiatan, tetapi bentuk kepedulian terhadap efisiensi anggaran rumah tangga warga dan keadilan sosial. Ia berharap masyarakat bisa lebih bijak dan memprioritaskan kebutuhan pokok pendidikan anak.
“Uangnya lebih baik ditabung untuk keperluan tahun ajaran baru. Jangan memaksakan sesuatu yang bukan kebutuhan wajib pendidikan,” ujarnya
Dengan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna kembali menegaskan bahwa segala bentuk kegiatan perpisahan, wisuda, atau acara sejenis di lingkungan sekolah ditiadakan demi kepentingan bersama dan berharap untuk mengindahkan peringatan tersebut.
(***Hani)
