NATUNA-harianmetropolitan.co.id- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna, Rusdi dan Wakil Ketua II DPRD Natuna, Daeng Ganda, jadi “tokoh” central dalam tim Badan Anggaran (Banggar). Namun, keduanya bungkam saat ditanya, mengapa anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan dicoret sejak Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna, Selasa 19 Agustus 2025.
Sejumlah proyek di sektor pendidikan dan kesehatan dicoret diantaranya, pengadaan seragam Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pengadaan moubiler dan rehab ruang sekolah dan puskesmas pembantu (Pustu). Proyek ini harusnya tidak dicoret, karena berdampak langsung pada masyarakat. Celakanya, proyek disektor pendidikan dan kesehatan dicoret, tapi Gedung Daerah justru muncul puluhan proyek baru hanya untuk memenuhi fasilitas agar Bupati Natuna, Cen Sui Lan, nyaman menempati rumah dinas.
Pemerintah Kabupaten Natuna justru mengalokasikan anggaran untuk cetak kalender senilai Rp120 juta dan cetak foto senilai Rp50 juta, pengadaan gelas, garpu, sendok, piring, mangkok mencapai Rp100 juta. Pengadaan dipan dan nakas Rp13 juta, kitchen set gedung daerah Rp35 juta, lemari pakaian gedung daerah Rp33,6 juta, lemari sepatu gedung daerah Rp31,2 juta, lemari super gedung daerah Rp90 juta, pengadaan kulkas Rp25 juta.
Selain itu, ada juga proyek Pemasangan Lantai SPC Ruang Kerja Bupati senilai Rp105.000.000. Pemasangan Lantai SPC Ruang Kerja Wakil Bupati senilai Rp103.000.000. Proyek ini sempat ramai diulas puluhan media karena dikerjakan tanpa melalui pengadaan barang dan jasa. Bagian Umum Sekretariat Daerah mengalokasikan anggaran untuk dua paket pekerjaan senilai Rp208.000.000.
Selanjutnya, ada tiga paket proyek pemasangan backdrop, diantaranya, Ruang Keluarga, Musolah dan Kamar Utama Gedung Daerah. Meski satu lokasi, proyek ini dipecah-pecah dengan total pagu keseluruhan Rp93.300.000.
Kemudian, Pemeliharaan Dapur Rumah Dinas Gedung Daerah Rp50.000.000, Belanja Pemeliharaan Pengecatan Meja, Pintu dan Plapond Gedung Daerah Rp50.000.000, Belanja Pemeliharaan Plapond, Gazebo, Pengecatan Rumah Dinas Gedung Daerah Rp200.000.000, Pengecoran Halaman Gedung Daerah Rp200.000.000, Pengecatan Taman Gedung Daerah Rp49.948.100, Pengecatan Lapangan Upacara Gedung Daerah Rp100.000.000, Pemasangan Rumput Sintetis Rp164.000.000 dan Pembuatan Pos Keamanan Rp123.000.000.
Uniknya, ada proyek Pengecatan Pagar Gedung Daerah pernah disorot media harianmetropolitan. Semula, anggaran proyek ini senilai Rp200.000.000, namun kini berkurang menjadi Rp150.000.000 setelah Perkada ke-lima. Padahal, proyek ini sudah dikerjakan sejak bulan April 2025 lalu, namun hingga kini, belum kunjung dibayar karena tidak ada satupun pejabat berani “pasang badan” untuk menjalankan administrasi kegiatan tersebut sebab patut diduga sudah menyalahi aturan pengadaan barang dan jasa.
Jika ditotal, maka jumlah anggaran negara untuk melengkapi prasarana di Gedung Daerah sebagai rumah dinas orang nomor satu di Natuna mencapai miliaran rupiah tepatnya Rp1.180.248.100.
Ketua Komisi I DPRD Natuna, Dardani, saat dimintai pendapatnya terkait persoalan ini mengaku, jika pihaknya memang belum mempertanyakan pada pemerintah, mengapa anggaran pendidikan dan kesehatan khususnya pengadaan seragam sekolah dicoret, sementara ada proyek baru di Gedung Daerah. Ia juga mengaku, jika evaluasi terkait efisiensi anggaran dalam postur APBD Natuna sudah merupakan domain dari tim Badan Anggaran (Banggar), bukan lagi Komisi I DPRD Natuna. “Sampai saat ini belum, nanti akan kami pertanyakan,” ucapnya, via pesan whatsApp, Selasa 19 Agustus 2025.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah, hingga berita ini terbit belum terkonfirmasi, termasuk Bupati Natuna, Cen Sui Lan, tidak berkenan membalas konfirmasi wartawan, meski pesan masuk. Berita ini masih memerlukan klarifikasi lanjutan. (***Rian)
