NATUNA, harianmetropolitan.co.id- Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengusulkan sebanyak 2.260 tenaga honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, Selasa 2 September 2025.
Kepala BKPSDM Natuna, Muhammad Alim Sanjaya, menjelaskan bahwa usulan tersebut mencakup dua kategori tenaga non ASN. Pertama, tenaga non ASN terdaftar di data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan mengikuti proses seleksi CPNS namun tidak lulus formasi. “Jumlahnya ada 1.489 orang, mereka masuk kategori R3,” jelasnya.
Sanjaya, melanjutkan kategori kedua adalah tenaga non ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data BKN namun telah mengikuti proses seleksi PPPK tahap II dan tidak mendapatkan formasi. “Jumlahnya mencapai 771 orang. Jadi total keseluruhan usulan adalah 2.260 pegawai,” katanya.
Selain itu, Pemkab Natuna juga mencatat ada 28 tenaga honorer tidak dapat diusulkan. “Ada yang sudah meninggal dunia, diberhentikan, maupun mengundurkan diri,” tambah Sanjaya.
Adapun tenaga yang diusulkan terdiri dari berbagai bidang, yakni guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Untuk guru, kategori R3 tercatat 76 orang, R4 sebanyak 19 orang, dan khusus kriteria R5 ada satu orang guru. Sementara itu, untuk tenaga kesehatan, kategori R3 ada 31 orang dan R4 sebanyak 51 orang.
“Yang paling banyak adalah tenaga teknis. Untuk kategori R3 ada 1.382 orang dan R4 sebanyak 701 orang,” ungkap Sanjaya.
Kemudian, ia juga menyampaikan adanya tambahan data terkait PPPK mengundurkan diri.
”Ada tujuh orang yang mundur dari PPPK. Mereka kini bekerja sebagai pegawai paruh waktu di instansi tempat mereka sebelumnya bertugas,” ujarnya.
Dengan usulan ini, Pemkab Natuna berharap status para tenaga honorer dapat segera memperoleh kepastian hukum dan kesejahteraan lebih baik melalui skema PPPK.
(***Hn)
