Tanjungpinang adalah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Kota ini bukan sekadar pusat administrasi, tetapi juga simbol identitas politik, sejarah, dan kebudayaan Kepri. Namun ironisnya, ketika membicarakan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPR RI dapil Kepri, tidak satu pun yang diarahkan ke Tanjungpinang.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah para wakil rakyat benar-benar memahami dan menempatkan ibu kota provinsi ini dalam posisi strategis? Atau justru Tanjungpinang dianggap hanya sebagai kota administratif semata, tanpa kebutuhan pembangunan yang mendesak?
Padahal, sebagai pusat pemerintahan, Tanjungpinang memikul beban besar dalam melayani seluruh urusan birokrasi provinsi. Infrastruktur, fasilitas publik, dan ruang hidup masyarakatnya perlu perhatian ekstra. Jika Pokir dari DPR RI tidak menyentuh Tanjungpinang, maka terjadi ketimpangan politik pembangunan: ibu kota ditinggalkan, sementara daerah lain terus digenjot.
Opini ini bukan berarti menolak perhatian untuk daerah-daerah lain di Kepri. Justru sebaliknya, semua wilayah memang berhak mendapat dukungan. Namun, mengabaikan Tanjungpinang sama saja dengan mengabaikan jantung dari provinsi ini. Bagaimana mungkin wajah Kepri bisa berwibawa jika pusat pemerintahannya sendiri terlihat tak terurus?
Wakil rakyat dapil Kepri di Senayan seharusnya menyeimbangkan aspirasi. Memperjuangkan kepentingan pulau-pulau terluar memang penting, tapi memperkuat ibu kota provinsi adalah strategi politik dan pembangunan yang tidak boleh ditawar. Dari sinilah marwah Kepri terpancar ke tingkat nasional maupun internasional.
Kini, publik berhak menagih konsistensi. Tanjungpinang tidak boleh lagi menjadi kota yang hanya dilihat sekilas ketika musim reses tiba. Ibu kota ini harus mendapat porsi dalam setiap pokok pikiran, sebab di sinilah denyut Kepri dikonsolidasikan. Tanpa itu, maka keberadaan ibu kota hanya tinggal status, bukan kehormatan. (*DMS).
