BATAM, harianmetropolitan.co.id- Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Harmonisasi Kewenangan Pusat dan Daerah melalui evaluasi implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kegiatan ini berlangsung di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batuampar, Batam, Rabu 22 Oktober 2025.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, dan diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Heri Wiranto menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian rakor nasional maraton yang digelar di tiga zona, yakni zona timur di Sulawesi, zona tengah di Bali, dan zona barat di Batam.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menghimpun berbagai masukan terkait tata kelola pemerintahan, termasuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya agar ke depan penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif dan selaras,” ujar Heri.
Ia menegaskan, seluruh masukan dari daerah akan dijadikan bahan evaluasi dalam penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Masukan dari kepala daerah akan menjadi poin penting dalam revisi peraturan ke depan. Hal ini penting agar kebijakan pusat benar-benar berpijak pada realitas di lapangan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, turut menjadi narasumber. Amsakar menilai forum ini sangat strategis untuk meninjau kembali pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Rakor seperti ini patut disambut baik. Spiritnya adalah menggali masukan dari bawah, agar pengelolaan pemerintahan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah,” kata Amsakar.
Ia mencontohkan sejumlah persoalan kewenangan yang perlu ditinjau kembali, seperti pengawasan terhadap 31 kawasan industri di Batam yang saat ini berada di bawah kewenangan provinsi, serta pengelolaan pendidikan tingkat SMA yang juga dikelola oleh pemerintah provinsi.
“Ini bukan soal benturan kewenangan, tetapi bagaimana kita mencari solusi terbaik agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” tegasnya.
Amsakar juga menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Batam sebagai tuan rumah pelaksanaan rakor zona barat. Ia menilai, hal ini tidak hanya memberikan ruang bagi daerah untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga menggeliatkan sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.
“Terima kasih kepada Kemenko Polhukam yang telah mempercayakan Batam sebagai tuan rumah. Selain menjadi wadah strategis untuk berdiskusi, kegiatan ini juga membawa dampak positif bagi ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga arah penyelenggaraan pemerintahan ke depan semakin harmonis, efektif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (***PN)
