BATAM, harianmetropolitan.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 secara daring dari ruang rapat Setdako Batam, Kantor Wali Kota Batam, Senin 27 Oktober 2025.
Rakor tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta diisi dengan arahan dari Menteri Koperasi dan UKM mengenai penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan evaluasi dukungan daerah terhadap program penyediaan tiga juta rumah.
Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda sinkronisasi program Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mengendalikan inflasi, dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah. Program seperti Gerakan Pasar Murah, yang melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Badan Pangan Nasional (Bapanas), disebut sebagai langkah nyata menekan harga kebutuhan pokok.
Selain inflasi, Mendagri juga menyoroti isu pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai fokus utama pemerintah.
“Saya mengapresiasi pertumbuhan ekonomi daerah yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,12 persen. Inflasi menjadi atensi utama kita bersama, sehingga diperlukan langkah konkret untuk terus menekannya,” ujar Tito.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdako Batam, Yusfa Hendri, menyampaikan bahwa kondisi inflasi di Batam saat ini masih sangat terkendali.
“Kita bersyukur, inflasi di Kota Batam masih dalam batas aman dan terkendali. Kami terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat,” ujar Yusfa.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Batam.
Rakor ini diharapkan dapat memperkuat langkah bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. (***PN)
