harianmetropolitan.co.id, Jambi– Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Dianto, membuka Rapat Koordinasi Daerah Perencanaan Pusat dan Daerah Pemberdayaan Koperasi dan UKM se-Provinsi Jambi di Hotel O2 Weston, Rabu 25 September 2019.
Hadir pada kesempatan itu Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM-RI Ginda Pandapotan Siregar.
Sekda menyampaikan, maksud dan tujuan rakor adalah sebagai sarana berbagi informasi dalam pengusulan dan penyusunan program kegiatan di tahun depan sehingga terwujud sinergitas dan sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
“Rakor ini memiliki makna yang sangat strategis mengingat peran koperasi dan UKM di Provinsi Jambi mempunyai kontribusi yang cukup penting di sektor ekonomi. Tugas pemerintah dan kita bersama untuk membangun dan mengembangkan koperasi sebagai badan hukum yang dikelola secara profesional, dengan menerapkan prinsip-prinsip koperasi, yang dapat diterima dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Dengan demikian, koperasi dapat merefleksikan gerakan ekonomi kerakyatan, yang siap bersaing dengan sistem perekonomian lainnya, bahkan bisa bersaing dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” jelasnya.
Ia melihat, perkembangan perkoperasian di Provinsi Jambi, cukup menggembirakan karena perkembangan perkoperasian, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama jika dilihat dari jumlah masyarakat Jambi yang menjadi anggota koperasi. Namun, hal tersebut belum diikuti dengan kenaikan dari segi kualitas.
“Hal ini terlihat dari data jumlah tahun 2018 sebanyak 3.534 unit, terdiri dari 2.504 koperasi aktif dan 1.030 koperasi tidak aktif. Sedangkan dari koperasi aktif yang bisa melaksanakan Rapat Anggota Tahunan(RAT) baru mencapai 698 unit koperasi, atau mencapai 28%. Tentunya hal ini merupakan tantangan bagi semua pihak, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan yang telibat dalam perkoperasian. Dengan kondisi seperti ini yang masih memiliki keterbatasan dengan berbagai permasalahan baik pada kelembagaan usaha maupun permodalan, hal ini telah membatasi ruang gerak,” kata Sekda.
“Masalah lain yang dihadapi adalah pada keterbatasan SDM dalam mengelola koperasi dan UMKM, terutama dalam pelaksanaan manajemen, terbatasnya akses informasi, terbatasnya penerapan teknologi dan sempitnya lingkup dasar. Oleh karena itu, hendaknya diantisipasi dengan program pengembangan SDM melalui berbagai kegiatan diklat, bintek maupun koordinasi,” lanjut Sekda.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, Hamdan, menyampaikan, Rakorda menjadi salah satu upaya dan solusi dalam mengantisipasi serta menghadapi tantangan global persaingan-persaingan bidang ekonomi, khususnya masyarakat Provinsi Jambi, dan Rakorda juga merupakan sarana koordinasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pembinaan, pengembangan koperasi usaha mikro kecil dan menengah kedepan.
Laporan: Novalino
