harianmetropolitan.co.id, Kampar— Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar, Febrinaldi Tridarmawan angkat bicara terkait pemberitaan media harianmetropolitan berjudul, Proyek Desa Batu Gajah, Proyek Siluman?, edisi Ahad 17 November 2019 lalu. Kepada wartawan, sang kadis berbicara banyak soal aturan dan mekanisme penggunaan dana desa.
Ia memberi contoh, setiap program pembangunan harus ada papan plang nama proyek, sehingga jelas itu proyek apa, tahun anggaran berapa, sepesifikasi kegiatan dan waktu pengerjaan. “Artinya, informasi proyek itu harus tertuang dalam papan proyek, sebagai wujud transparansi pemerintah kepada masyarakat,” ujar Febrinaldi saat ditemui harianmetropolitan.co.id, di Aula Kantor Bupati Kampar, Senin 18 November 2019.
Namun, ucapan sang kadis berbanding terbalik dengan fakta lapangan. Proyek bernilai ratusan juta itu, tidak diawasi dengan benar oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Bahkan, Ketua TPK Desa Batu Gajah, Edi Candra, tidak tau soal anggaran dalam proyek yang ia tangani. “Pokoknya saya tidak tau apa-apa,” ucap Edi Candra enteng.
Meski demikian, tindakan Edi Candra seolah mendapat “pembelaan” dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar. “PTK itu bukan pengawas, hanya sebagai pembantu perangkat desa,” ucapnya.
Kepala Dinas DPMD Kabupaten Kampar, Febrinaldi, seharusnya paham aturan dan fungsi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Dalam PerLKPP nomor 22 tahun 2015 dan PerLKPP nomor 9 tahun 2018, tentang tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di desa, jelas disebutkan bahwa TPK memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan baik itu swakelola maupun penyedia. Jika aturan ini dilanggar, kuat dugaan ada ketidak beresan dalam pelaksanaan proyek pembangunan di Desa batu Gajah.
Belum lagi, pernyataan sang kadis terhadap camat, agar segera mengawasi proyek penggunaan anggaran di Desa Batu Gajah, dinilai sebagai perintah seremonial belaka. Pasalnya, persoalan ketertutupan informasi penggunaan dana desa sudah lama dirasakan masyarakat Desa Batu Gajah.
Masyarakat Desa Batu Gajah berharap, Kepala Dinas PMD Kampar, segera menegur Kepala Desa Batu Gajah Junaidi, dan memerintahkan agar setiap proyek desa menggunakan papan informasi, sesuai amat undang-undang keterbukaan informasi public.
Bahkan, aparat kepolisian, khususnya Bhabinkamtibmas, seharusnya dapat menjalankan tugas sebagai pengawas penggunaan dana desa berdasarkan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Kapolri, Mendagri dan Mendes PDTT.
Hingga berita ini terbit, Kepala Desa Batu Gajah, Junaidi masih memilih bungkam. Pejabat yang digaji dari uang pajak masyarakat ini sepertinya alergi terhadap wartawan. Berulang kali dikonfirmasi via telephon tidak pernah diangkat. (*amri)
