Anggaran Janggal, MTQ Provinsi Riau?

“Celaka”, sejumlah mata anggaran kegiatan MTQ Provinsi Riau tidak tercantum dalam rencana umum pengadaan Pemerintah Kabupaten Kampar.

harianmetropolitan.co.id, Kampar—Terpilihnya Kabupaten Kampar sebagai tuan rumah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau ke-38 tahun 2019, tentu membuat masyarakat di daerah Bumi Sarimadu tersebut bangga. Apalagi, Kabupaten Kampar  berhasil meraih  juara umum, mengalahkan kabupaten/kota  se-Provinsi Riau.

Piala kemenangan itupun diarak keliling Kota Bangkinang, oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Yusri, menuju kediaman Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto. Sang Bupati pun langsung tersipu malu, menyambut piala yang disebutnya sebagai piala kesuksesan.

Sayangnya, hasil investigasi redaksi media harianmetropolitan menemukan, adanya dugaan pelanggaran “berat” penggunaan anggaran negara dalam penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Riau ke-38.

Namun, Kepala Bagian Kesra Kabupaten Kampar, Yurnalis, santai menanggapi tuduhan itu. Saat dikonfirmasi melalui via pesan WhatsApp, ia meminta agar wartawan media harianmetropolitan datang menemui dirinya di kantor, Jumat sore, 29 November 2019 lalu.

Begitu ditemui, ia terlihat ditemani seorang pria, mengaku dari Lembaga Swadaya Masyarakat Penjara, sekaligus teman dekat sang kabag.

Saat itu, Yurnalis membeberkan anggaran pelaksanaan MTQ Provinsi Riau tidak rinci, karna tidak semua bidang ia kuasai. Ia mengaku, setiap instansi terkait turut ambil bagian dalam penganggaran MTQ Provinsi Riau, seperti biaya makan minum, tenda, sound system,  diambil alih Bagian Umum.

Sewa hotel dewan hakim, dibiayai oleh Dinas Pariwisata. Pembangunan astaka dibangun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kampar.  Bidang pengamanan, diambil alih oleh Satpol PP. Pembangunan stand pedagang, diambil alih oleh Dinas Perindustrian. Transporasi dan kesehatan, diambil hasil oleh Dinas Perhubungan dan Dinas  Kesehatan. Termasuk media, diambil alih oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kampar.

“Sementara Bagian Kesra, mendapat dana sharing dari Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp6 milyar, dan dipergunakan untuk honor dewan hakim senilai Rp1,8 milyar, honor panitia pelaksana sekitar Rp1,5 milyar, dan pembelian piala dan hadiah pemenang Rp2,4milyar, sudah termasuk biaya umroh sekitar Rp940jt dan biaya baju batik dewan hakim,” ucapnya sembari mengangkat kaki, seperti tidak tau tata krama.

Ironisnya, usai diwawancara, Yurnalis menemani  wartawan hingga keparkiran dan sok percaya diri, “menyogok” wartawan dengan  uang minyak. Integritas pejabat pilihan Catur Sugeng Susanto ini, perlu dipertanyakan.

Berikut ini data redaksi harianmetropolitan, terkait anggaran kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau ke-38 tahun 2019 dalam rencana umum pengadaan Pemerintah Kabupaten Kampar. Lihat tabel :

Jika ditela`ah, sejumlah kegiatan, seperti belanja dana honorarium, perjalanan dinas, pembangunan astaka, termasuk belanja pembangunan stand pedagang, tidak masuk dalam rencana umum pengadaan Pemerintah Kabupaten Kampar. Lalu, dari mana sumber mata anggaran kegiatan (MAK) itu berasal. Celakanya, pembangunan astaka MTQ tingkat Provinsi Riau, tidak masuk dalam layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Kampar. Bahkan, belanja makan minum dan sewa sound system di sekretariat daerah, paketnya di pecah-pecah, diduga untuk menghindari mekanisme lelang.

“Penyembunyian” informasi mata anggaran kegiatan dari mata public, jelas merupakan upaya “korupsi”. Sebab, dalam Peraturan Presiden no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa (Perubahan atas Pepres 54 tahun 2010), Pasal 22 ayat 1 sampai 5, sudah jelas disebutkan, setiap pengadaan barang dan jasa, baik melalui penyedia maupun swakelola, wajib mengumumkannya terhadap publik, sebagai wujud transparansi pengadaan barang dan jasa.

Bahkan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementrian Keuangan Republik Indonesia juga tegas mengatakan, Pelanggaran terhadap Pepres no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, sama saja menerobos aturan undang-undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 7 ayat (1) berbunyi, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Ayat (2) berbunyi, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Jika pasal-pasal tersebut di abaikan, maka pemerintah dapat di tuntut UU Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 52 berbunyi ; Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/ atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.

Selain itu, tidak diumumkannya rencana umum pengadaan melalui website dan atau LPSE, maka tindakan pengguna anggaran (PA) merupakan perbuatan melawan hukum (secara pidana) berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan sebagai berikut ; Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik orang lain atau milik publik, di kenakan sanksi sesuai Pasal 48 Ayat (1) UU No 11 tahun 2008 tentang ITE, dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.0000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sebab, mengumumkan rencana umum pengadaan merupakan salah satu tahapan dalam pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah. Apabila salah satu tahapan saja dilanggar, maka dianggap melanggar peraturan pengadaan barang/jasa secara keseluruhan. “Besar kecilnya hukuman tergantung hasil penyelidikan aparat hukum, apakah ada kegiatan sistematis untuk menyembunyikan paket pekerjaan atau tidak,”tulis Nafri Hartoyo (Widyaiswara Balai Diklat Malang) dalam laman Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Pertanyaannya, jika kegiatan MTQ Provinsi Riau  telah usai  dilaksanakan  tanpa “kejelasan” sumber mata anggaran kegiatan, bukankah tindakan itu termasuk upaya tersistematis?. Sebab, bendahara di satuan kerja “tidak” memiliki dasar melakukan pembayaran, jika sumber mata anggaran kegiatan tidak  tercantum dalam rencana umum pengadaan K/L/D/I.

Kini, nyali aparat penegak hukum, sebagai lembaga anti rasua diuji. Masyarakat menanti gebrakan aparat dalam komitment membarantas tindak pidana korupsi, sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia, Jokowi . Tunggu kelanjutan beritanya edisi mendatang. Kepala ULP Kabupaten Kampar belum terkonfirmasi.  (*Pimred)

Laporan : Amri