Bernuansa “Korupsi”, Bongkar Kasus MTQ Tingkat Provinsi Riau?

harianmetropolitan.co.id, Kampar—  Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau ke-38 tahun 2019, jadi buah bibir di kalangan masyarakat terutama para kuli tinta. Sejumlah pihak menilai, pemberitaan harianmetropolitan, edisi lalu, berjudul, “ Anggaran Janggal MTQ Provinsi Riau?”, perlu diusut aparat penegak hukum, sebab, sangat tidak elok, kegiatan keagamaan “bernuansa korupsi”.

Pada edisi lalu, redaksi harianmetropolitan menyoal “bobroknya” sistim keterbukaan informasi publik, terkait anggaran penyelenggaraan MTQ Provinsi Riau ke-38 yang sudah menghabiskan uang rakyat  hingga milyaran rupiah.

Hal itu terbukti, berdasarkan hasil investigasi media  harianmetropolitan, sejumlah kegiatan, seperti belanja dana honorarium, perjalanan dinas, pembangunan astaka, termasuk belanja pembangunan stand pedagang, tidak masuk dalam rencana umum pengadaan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Lalu, dari mana sumber mata anggaran kegiatan (MAK) itu berasal?. Celakanya, pembangunan astaka MTQ tingkat Provinsi Riau, tidak masuk dalam layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Kampar. Bahkan, belanja makan minum dan sewa sound system di sekretariat daerah, paketnya di pecah-pecah, diduga untuk menghindari mekanisme lelang.

“Penyembunyian” informasi mata anggaran kegiatan dari mata public, jelas merupakan upaya “korupsi”. Sebab, dalam Peraturan Presiden no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa (Perubahan atas Pepres 54 tahun 2010), Pasal 22 ayat 1 sampai 5, sudah jelas disebutkan, setiap pengadaan barang dan jasa, baik melalui penyedia maupun swakelola, wajib mengumumkannya terhadap publik, sebagai wujud transparansi pengadaan barang dan jasa.

Berikut ini sejumlah pecah paket kegiatan, mulai dari belanja makan minum, sewa tenda, sewa soud system, diduga melanggar aturan perpres no 16 tahun 2018, tentang pengadaan barang dan jasa. Data dibawah telah tertera dalam pemberitaan harianmetropolitan.co.id, edisi lalu. Namun, data ini lebih terperinci.

Kegiatan belanja makan minum :

1. Belanja makan dan minum kegiatan sekretariat tuan rumah MTQ ke 38 Tingkat Propinsi Riau. Pagu anggaran Rp55,975,000. Kegiatan ini dikerjakan Vitasari dengan nilai kontrak Rp55,506,000.
2. Belanja makan minum panitia, penari massal, paduan suara pembukaan dan penutupan. Pagu anggaran Rp 199,750,000. Kegiatan ini dikerjakan CV. Natasya Mulya Perkasa, dengan nilai kontrak Rp199,479,500.
3. Belanja makan minum penyambutan kafilah MTQ tingkat provinsi Riau ke 38. Pagu anggaran Rp107,600,000. Kegiatan ini dikerjakan CV. Madani, dengan nilai kontrak Rp107,068,000.
4. Belanja makan minum pembukaan MTQ tingkat Provinsi Riau ke 38. Pagu anggaran Rp119,770,000. Kegiatan ini dikerjakan CV. Pondok Danau, dengan nilai kontrak Rp118,811,220.
5. Belanja makan minum penutupan MTQ tingkat Provinsi Riau ke 38. Pagu anggaran Rp119,770,000. Kegiatan ini dikerjakan Rumah Makan Sari, dengan nilai kontrak Rp Rp118,811,220.
6. Belanja makan minum panitia Kabupaten. Pagu anggaran Rp98,000,000. Kegiatan ini dikerjakan Puti Rezeki, dengan nilai kontrak Rp97,636,000.
7. Belanja konsumsi makan minum malam ta’aruf dan welcome party MTQ Provinsi Riau ke 38. Pagu anggaran Rp113,270,000. Kegiatan ini dikerjakan CV. Pondok Danau, dengan nilai kontrak Rp112,750,220.
8. Belanja konsumsi makan minum pawai ta’aruf MTQ Provinsi Riau ke 38. Pagu anggaran Rp93,770,000. Kegiatan ini dikerjakan UD. Vitasari, dengan nilai kontrak Rp93,280,220.
9. Belanja makan minum Dewan Hakim, majelis hakim, anggota dan panitia provinsi MTQ di tempat perlombaan. Pagu anggaran Rp68,520,000. Kegiatan ini dikerjakan CV. Madani, dengan nilai kontrak Rp68,115,080.

Kegiatan belanja sewa sound system :

1. Belanja sewa sound system pembukaan. Pagu anggaran Rp97,000,000. Kegiatan ini dikerjakan CV. Madas Enterprise, dengan nilai kontrak Rp96,646,000.
2. Belanja sewa sound system penutupan. Pagu anggaran Rp197,000,000. Kegiatan ini dikerjakan oleh CV. Madas Enterprise, dengan nilai kontrak Rp196,702,000

Kegiatan belanja sewa tenda :

1. Belanja sewa tenda pembukaan dan penutupan MTQ Tingkat provinsi riau XXXVIII tahun 2019. Pagu anggaran Rp488,000,000. Kegiatan ini dikerjakan CV. Shinta Mandiri Event Organizer, dengan nilai kontrak Rp402,270,000.
2. Sewa tenda sekretariat MTQ (4 buah x 8 hari) (32buah) – sewa cab. fahmil quran (6buah x4 hari) (24 buah). Pagu anggaran Rp56,000,000. Kegiatan ini tidak tercantum dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kampar tahun 2019.

Dalam aturan perpres nomor 16 tahun 2018, tentang pengadaan barang dan jasa, pasal 20 ayat 2d, tertulis, dalam melakukan pemaketan pengadaan barang/jasa, dilarang, memecah pengadaan barang dan jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi.

Selain itu, kegiatan belanja dana honorarium, perjalanan dinas, pembangunan astaka, termasuk belanja pembangunan stand pedagang, tidak masuk dalam rencana umum pengadaan Pemerintah Kabupaten Kampar. Hanya belanja Perencanaan Astaka dan Bangunan Pendukung MTQ ke 38 Provinsi Riau, masuk dalam Rencana Umum Pengadaan Dinas Permahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar.

Perencanaan itu dikerjakan CV. Media Bangun Nusantara Konsultan, dengan nilai kontrak Rp94,860,700, dari pagu anggaran Rp95,000,000. Sementara, mata anggaran kegiatan fisik pembangunan astaka, tidak tercantum baik di RUP maupun LPSE. Ironis bukan, perencanaan ada, mata anggaran kegiatan fisik entah dimana.

Tabir “kebobrokan” kinerja satuan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terkait penyelenggaraan MTQ Provinsi Riau ke-38, satu- persatu terbuka ke public. Kegiatan yang digadang- gadang Bupati Kabupaten Kampar, Catur Sugeng Susanto, sebagai keberhasilan pemerintah, ternyata banyak melakukan  “pelanggaran” penggunaan anggaran.

Ironisnya, Kepala Bagian Kesra, Yurnalis, pilihan orang nomor satu di Kabupaten Kampar, sempat “menyogok” wartawan dengan istilah uang minyak, saat dikonfrimasi terkait detail penggunaan anggaran MTQ tingkat Provinsi Riau ke-38, Jumat 29 November 2019, di parkiran. Entah apa maksud dan tujuan Kepala Bagian Kesra Kabupaten Kampar ini. Pastinya, integritas Yurnalis perlu dipertanyakan.

Sementara itu, Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kampar, Diki, saat dikonfrimasi wartawan harianmteropolitan, Selasa 3 Desember 2019 lalu diruang kerjanya, mengaku tidak tau, mengapa sejumlah kegiatan MTQ tingkat Provinsi Riau, tidak masuk dalam Rencana Umum Pengadaan. “Belum saya cek,” ucapnya. Ia meminta agar menanyakan langsung ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, karna persoalan RUP, sudah ranah OPD. “Kami hanya pelaksana,” tambahnya.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementrian Keuangan Republik Indonesia tegas mengatakan, Pelanggaran terhadap Pepres no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, sama saja menerobos aturan undang-undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 7 ayat (1) berbunyi, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Ayat (2) berbunyi, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Jika pasal-pasal tersebut di abaikan, maka pemerintah dapat di tuntut UU Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 52 berbunyi ; Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/ atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.

Selain itu, tidak diumumkannya rencana umum pengadaan melalui website dan atau LPSE, maka tindakan pengguna anggaran (PA) merupakan perbuatan melawan hukum (secara pidana) berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan sebagai berikut ; Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik orang lain atau milik publik, di kenakan sanksi sesuai Pasal 48 Ayat (1) UU No 11 tahun 2008 tentang ITE, dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.0000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sebab, mengumumkan rencana umum pengadaan merupakan salah satu tahapan dalam pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah. Apabila salah satu tahapan saja dilanggar, maka dianggap melanggar peraturan pengadaan barang/jasa secara keseluruhan. “Besar kecilnya hukuman tergantung hasil penyelidikan aparat hukum, apakah ada kegiatan sistematis untuk menyembunyikan paket pekerjaan atau tidak,”tulis Nafri Hartoyo (Widyaiswara Balai Diklat Malang) dalam laman Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Kini, nyali aparat penegak hukum, sebagai lembaga anti rasua diuji. Masyarakat menanti gebrakan aparat dalam komitment membarantas tindak pidana korupsi, sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia, Jokowi . Pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Riau harus di usut sampai tuntas, karna  sangat rawan “dikorupsi”.

Kepala Dinas Perkim dan Kepala Disperindag, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Yusri, sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan belum terkonfirmasi. Bersambung. (*Pimred)

Laporan : Amri