harianmetropolitan.co.id, Natuna – Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Suhajar Diantoro bersama tim, bergabung dengan satgas rekam dan cetak KTP di batas negara menghadiri kegiatan perekaman dan penyerahan dokumen kependudukan dalam rangka mendukung layanan kependudukan wilayah perbatasan di dalam Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), di Gedung Pertemuan Desa Sepempang, 27 Desember 2019. Acara ini digelar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Natuna.
Di sela-sela kegiatan, Suhajar Diantoro mengatakan, kunjungan ini dilakukan untuk melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam mengevaluasi pembangunan yang sudah dilaksanakan dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun yang lalu.
“Pak Presiden Joko Widodo sudah tiga kali datang kemari, menteri juga ramai datang kemari untuk menggesa pembangunan di Natuna ini. Kita merancang lagi, lima tahun kedepan Natuna mau dibangun apa lagi dan saya sudah minta kepada Kepala-kepala dinas untuk mengusulkannya,” katanya.
Berbicara mengenai Disdukcapil Natuna yang dipimpin oleh Ilham Kauli, Suhajar Diantoro mengatakan, saat ini Kabupaten Natuna termasuk salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelayanan kependudukan yang cukup baik, rekam langsung cetak, begitu juga dengan Kartu Indentitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), surat domisili dan dokumen kependudukan lainnya.
“Dibandingkan dengan kabupaten lain, Natuna sampai ke pulau-pulau, rekam KTP sudah 98% lebih, daerah lain tidak sampai segitu. Secara nasional, Kepulauan Riau adalah provinsi dengan tingkat perekaman sangat tinggi bersama dengan daerah lain seperti Bangka Belitung, Bali, DKI Jakarta dan Kaltara,” jelasnya.
Ia menghimbau bagi masyarakat yang belum mencetak KTP datang untuk mencetak KTP karena itu merupakan hak masyarakat. Selain itu, data kependudukan seperti akta kelahiran, surat pindah, KK, KIA dan dokumen kependudukan lainnya juga harus dilengkapi oleh masyarakat karena itu merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Natuna Ilham Kauli ketika dikonfirmasi secara terpisah mengatakan, pujian yang diberikan oleh Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Suhajar Diantoro atas kinerja institusinya tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dengan seluruh jajarannya.
“Ini tidak terlepas dari dukungan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda yang mengeluarkan berbagai kebijakan dan inovasi kemudahan layanan bagi masyarakat sehingga kami sebagai institusi pelaksana mampu melaksanakannya. Begitu juga ketika dinilai oleh pemerintah pusat, ternyata Disdukcapil Natuna mampu melakukan pelayanan terbaik sehingga di 7 Nopember 2019 kita dapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.
Ia menerangkan, di dalam memberikan pelayanan, Disdukcapil membandingkan data awal yang kemudian diinformasikan dengan kepala desa ataupun pejabat yang berwenang. Data penduduk dari umur 0 – 18 tahun kurang satu hari, lebih kurang 26 ribu anak yang ada di Kabupaten Natuna. Sekitar 17 ribu anak (60% lebih) sudah diberikan KIA.
“Ini akan terus kami tingkatkan dengan bekerjasama dengan pihak sekolah dengan pelayanan jemput bola, pelayanan keliling dan pelayanan di dinas kami. Harapan pemerintah pusat yakni mewajibkan anak Indonesia mempunyai KIA di tahun 2019 ini, untuk Kabupaten Natuna, Alhamdulillah sudah mencapai 60% lebih,” katanya.
Ia melanjutkan, untuk dipulau-pulau seperti Serasan, Subi dan Pulau Laut sudah dilaksanakan pelayanan jemput bola. Tidak hanya dokumen KK dan KIA, tetapi juga melayani cakupan akta kematian.
“Sekarang masyarakat mulai sadar untuk mengurus akta kematian bagi keluarganya. Ini menjadi bukti otentik bahwa orangnya sudah meninggal. Bukti otentik ini berguna untuk pembagian harta warisan, pengurusan pensiun dan kepentingan layanan publik lainnya. Yang terpenting, kami akan terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,” imbuhnya. (*Salohot lubis)
