harianmetropolitan.co.id, Natuna – Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal menyampaikan, bahwa Natuna saat ini menjadi perhatian penuh oleh pemerintah pusat usai menerima WNI dari Wuhan.
“Apa yang diusulkan pasti disetujui, jarang ditolak,” kata Bupati Natuna saat membuka Pelatihan Perencanaan Penganggraan Responsif Gender bagi Aparat Desa, di Hotel Tren Central, Rabu, 26 Februari 2020.
Hamid mengatakan, pembangunan yang diminta akan dianggarkan pemerintah pusat. “Tidak usah banyak-banyak satu saja permintaan kita, jadi Provinsi,” tegas Bupati.
Hamid menuturkan, ia sudah berkoordinasi dengan Bappenas agar Natuna dan Anambas menjadi Provinsi. Hamid menyebut, apabila Natuna menjadi Provinsi, maka peluang pekerjaan menjadi luas, dan meningkatkan ekonomi.
Hamid juga menyatakan, masalah Provinsi Natuna Anambas sudah dibahas di Komisi II DPR RI.
Natuna dan Anambas bisa menjadi Provinsi sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang wilayah khusus perbatasan. Hal ini, Hamid berujar Natuna seperti di anak tirikan.
“Duit dari Natuna, tapi dana bagi hasil
Migas kita cuman dapat 20 miliar, sedangkan Anambas dapat 24 miliar,” ucap Hamid dengan kesal.
Bupati Natuna mengajak, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Natuna untuk melaksanakan program yang diberikan pemerintah pusat. (Rian)
