Tanjungpinang- (harianmetropolitan.co.id). Andi Cori Fatahuddin, seorang pengusaha di Tanjungpinang mengaku perusahaannya mendapat kesulitan dalam hal pengurusan izin pematangan lahan (cut and fill) dari beberapa dinas yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Kepri.
“Kami mengajukan surat izin tersebut pada14 Maret 2020 ke dinas terkait di Provinsi Kepri, namun belum ada tindak lanjut sama sekali. Apakah saya salah masuk dinas, ada apa ini?,” ujar Andi Cori kepada sejumlah wartawan, saat menggelar konferensi pers, di Hotel Sampoerna Jaya, Tanjungpinang, Kepri, Selasa (14/7/2020) malam.
Andi Cori mengatakan, pengajuan izin pematangan lahan tersebut ke dinas terkait untuk pengembangan dan pembangunan objek wisata berupa Taman Rekreasi di Dusun II Air Kulah, Desa Pulau Bukit, Kecamatan Katang Bidare, Lingga, Kepulauan Riau dengan luas lahan sekitar 214 hektar.
Meski demikian, Cori mengatakan, dalam mengembangkan objek wisata di Kabupaten Lingga tersebut, sejumlah izin usaha lainnya sudah didapatkannya dari Pemerintah Kabupaten Lingga.
Direktur Utama PT. Berkah Pulau Lingga (PT BPL) ini menduga, kesulitan yang didapatkannya dalam memperoleh izin tersebut karena adanya dugaan praktik diskriminasi oleh jaringan tertentu terkait dalam pengurusan izin usaha.
“Kita menduga ada diskriminasi dalam hal proses pengurusan izin ini, hingga kita dipersulit. Atas hal ini, sebagai pengusaha, kita merasa terzalimi” ujar Cori yang juga Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tanjungpinang ini.
Atas hal tersebut, sambung Cori, hari ini (Rabu, 15/7/2020), pihaknya akan menemui Plt Gubernur Kepri untuk menggelar audensi untuk membahas dan mengungkap dugaan praktik diskriminasi dalam memperoleh izin usaha tersebut.
“Selain saya, ada sekitar 40 orang dari sejumlah organisasi masyarakat untuk melakukan melakukan audensi bersama Plt gubernur dan Sekda untuk bersama-sama mengungkap ini,” kata Cori yang saat itu didampingi pengurus Ormas Melayu Raya Lingga, KNPI Lingga, Pemuda Pancasila Lingga dan Perpat Lingga.
Jika nanti dalam audensi, pihaknya belum mendapatkan solusi yang memuaskan, maka PT. BPL akan melakukan langkah lainnya seperti salah satunya akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Nanti, saya juga akan membawa pengacara saya saat audensi. Kalau nanti, tidak ada jawaban memuaskan, kita akan siap-siap untuk ajukan gugatan ke PTUN,” terang Cori.
Dalam kesempatan tersebut, sambung Cori, dirinya berharap pemerintah khususnya pemerintah daerah agar memberikan kemudahan investasi kepada para pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam sebuah investasi. (Rindu Sianipar).
Editor: Doni Sianipar.
