(foto: surat A5 pemilih yang tidak di akomodir oleh jajaran KPU Anambas)
harianmetropolitan.co.id, Anambas– Warga berinisial M, sangat kecewa atas sikap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Anambas, karna tidak melayani hak pilihnya sebagai warga negara.
Pria yang bertugas di Kacabjari Kabupaten Kepulauan Anambas, pada media harianmetropolitan, mengaku, di tanggal 28 November 2020, M dinyatakan positif Covid-19 oleh Satgas Covid Anambas pekan lalu.
Kondisi tersebut lantas membuat M tidak dapat mengunjungi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020, karna harus di isolasi selama 14 hari.
Ia tidak patah arang, pegawai Kejaksaan Anambas itu menghubungi, Komisioner KPU Anambas, Novelino melalui pesan whatsApp, 30 November 2020, untuk menanyakan apakah dirinya masih dapat memilih dalam kondisi di isolasi atau tidak?.
Saat itu, jawaban yang ia terima dari Komisioner KPU Anambas adalah M dapat memilih meski domisili di Kartu Tanda Penduduk, beralamat di Kota Batam, dengan cara mengurus A5 (pemilih pindah TPS).
Saat itu, ia mengirimkan data pada KPU Anambas untuk dibuatkan A5, sesuai saran Novalino. Namun, saat 9 Desember 2020, ia tidak kunjung di datangi pihak KPPS yang bertanggung jawab melayani hak pilih setiap warga negara.
Dirinya sempat mencoba menghubungi Novalino, tapi tidak di respon. Berselang beberapa waktu kemudian, Novalino menjawab, bahwa tidak terjadi kesepakatan antara KPPS, PTPS dan Saksi untuk mendatangi pemilih tersebut.
“Saya mohon maaf karena otoritas ini memang tidak ada di KPU Anambas, tapi di KPPS, TPS dan Saksi. Kami hanya memfasilitasi surat pindah TPS (A5) saja, mohon maaf pak,” tulis M, menirukan bahasa Novalino.
M mengaku kecewa karna KPU sudah menghilangkan hak pilihnya sebagai warga negara yang di atur dalam UU 10 tahun 2016. “Buat apa APD yang di beli itu jika tidak bisa mendatangi pasien Covid-19. Dan dimana peran Bawaslu Anambas,” katanya heran.
Hingga kini, komisioner KPU Anambas belum berhasil di konfirmasi, sama seperti Bawaslu Anambas. (*Roza)
