Karimun, harianmetropolitan.co.id – Persoalan aktifitas PT. Degong yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat bagi publik khususnya masyarakat Kabupaten Karimun atas dugaan potensi berdampak terhadap kolam air bersih (waduk) Green Spam IKK Tebing Kabupaten Karimun yang lokasinya berada di desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
Sebagaimana mengacu dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk :
1. Tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum.
2. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.
3. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha, dan
4. Tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.
Selama ini kolam air bersih (waduk) Green Spam IKK Tebing Kabupaten Karimun aman-aman saja dimana salah satu sumber air bersih berasal dari pegunungan yang berada disisi atas jalan yang airnya bersih dan murni mengalir ke kolam air bersih (waduk) Green Spam IKK Tebing Kabupaten Karimun.
Namun sejak adanya aktifitas PT. Degong yang melakukan penambangan pasir di kaki pegunungan tersebut menimbulkan kekhawatiran banyak pihak, pasalnya diduga berpotensi mencemari kualitas kolam air bersih (waduk) Green Spam IKK Tebing Kabupaten Karimun.
Beberapa waktu lalu, awak media ini telah konfirmasi menanyakan perijinan PT. Degong ke Kepala dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, Darwin.
“PT ini memegang SIPB (surat ijin penambangan batuan) komoditas tanah urug,” jawab Darwin Kadis ESDM Provinsi Kepri via whatsApp.
Selanjutnya terkait komplain warga terdekat disekitar lokasi penambangan yang tidak dilibatkan dalam sosialisasi AMDAL dan menyayangkan kinerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memberikan Ijin Penambangan SPIB kepada PT. Degong karena diduga berpotensi berdampak terhadap kualitas kolam air bersih PDAM, awak media ini telah meminta keterangan dari para pihak terkait hal tersebut.
“Warga yang hadir sosialisasi AMDAL ramai, Cuma saya lupa siapa saja yang hadir tetapi daftar hadirnya ada pada konsultan dan dinas LH provinsi Kepri sedang desa tidak ada arsipnya, silakan bapak konfirmasi ke dinas LH atau ke konsultannya, saya no comment terkait AMDAL,” ujar Kades Pongkar, Jamal pada Senin 13 Mei 2024 sore diruang kerjanya
Keterangan Kepala desa ini tentunya sangat bertolak belakang dengan warga sekitar tambang yang menyatakan tidak pernah memberikan dukungan terhadap aktifitas PT. Degong karena tidak pernah diberitahu atau diundang pada kegiatan sosialisasi AMDAL oleh pihak PT. Degong.
Sementara itu dari nara sumber lainnya, Kepala Perusahaan umum daerah Tirta Mulia Karimun melalui Kabid Umum, Rahmad Kurniawan saat ditemui Senin 13 Mei 2024 pagi, mengatakan bahwa PT. Degong tidak pernah mengundang sosialisasi AMDAL kepada pihak Perumda Tirta Mulia Karimun.
“Dari pihak Perusahaan umum daerah Tirta Mulia Karimun tidak pernah diberitahu atau diundang sosialisasi AMDAL oleh PT. Degong,”ujar Rahmad Kurniawan.
Ketika dimintai apa yang bisa dilakukan oleh pihak Perusahaan umum daerah Tirta Mulia Karimun dengan adanya dugaan potensi berdampak ke kolam PDAM yang dikomplain warga terhadap aktifitas PT. Degong, Kabid Umum PDAM tersebut mengatakan belum dapat berbuat banyak karena Tirta Mulia Karimun adalah Perusahaan umum daerah dan kewenangan mereka sangat terbatas serta perlu koordinasi dengan dinas terkait yang mana terkait uji kualitas air selama ini masih dilaksanakan oleh dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun.
“Terkait adanya komplain warga tersebut, kami pihak Perumda Tirta Mulia Karimun belum dapat menindaklanjuti karena kewenangan kami sangat terbatas, dalam hal ini jika terkait kualitas air karena statusnya Perusahaan Umum Daerah selama ini masih menggunakan hasil yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Karimun,” tutup Rahmad Kurniawan.
Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun saat dikonfirmasi melalui Whatssap menerangkan terhadap komplain warga ke PT. Degong, pihaknya akan menanggapi dengan melakukan cek dulu di lapangan untuk memastikan keluhan warga tersebut kemudian akan didiskusikan lalu laporan akan teruskan ke Provinsi Kepulauan Riau.
“Laporan warga akan kami tanggapi dengan cek di lapangan untuk memastikan. Nanti akan kita diskusikan dan laporan akan kami teruskan ke Provinsi Kepri karena izin lingkungan terkait pertambangan bukan di Kabupaten,” tegas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun, Rita Agustina.
Untuk melengkapi pemberitaan ini, awak media ini mencoba meminta tanggapan dari Organisasi Lingkungan Hidup yaitu Pengawas Perkumpulan Masyarakat Pesisir Teluk Paku dan sekitarnya, R Hadimi sekaligus pensiunan yang pernah bekerja di Kanwil Departemen Pertambangan dan Energi, Provinsi Riau.
“Wah parah kalau model begini. Ini artinya pencemaran lingkungan khusus terkena cadangan air minum karimun. Seharusnya dibuat kolam/Treatment sebanyak 3(tiga) kolam. Air dari kolam terakhir baru dialirkan ke pembuangan dan upayakan agar saluran pembuangannya tidak mengarah ke kolam air minum Karimun,” ucap R Hamidi.
“Sesuai UU Lingkungan Usaha ini ditutup dulu dan setelah pembuatan kolam selesai baru boleh jalan lagi/kegiatan penambangannya. Pengalaman saya waktu pengawasan pasir darat di Pulau, tahun 1996 saya masih di Kanwil Departemen Pertambangan dan Energi, Provinsi Riau, untuk pembuangan ke laut saja harus dibuat dulu kolam penjernihan. Ini ke laut, apalagi yang mencemarkan cadangan air minum karimun,” terang R Hadimi yang pernah menjadi pengawas tambang di Kabupaten Karimun semasa aktifnya menjadi PNS.
(HN)
