KARIMUN-harianmetropolitan.co.id- Benner tentang penyaluran dana BOS reguler terpampang jelas di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, Selasa 21 Mei 2024. Sayangnya, petunjuk dalam benner tersebut bak panggang jauh dari api, jika berkaca tentang kasus dugaan korupsi dana BOS reguler tahun 2023, nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Reguler di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun tahun 2023 mencapai Rp37.574.064.128, dengan rincian BOS reguler Sekolah Dasar Rp24.619.586.528 dan Sekolah Menengah Pertama Rp12.354.477.600. Namun, dana ini jadi “bancakan” sejumlah oknum bendahara dana BOS berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, dengan modus pembayaran “honorarium”.
Sementara, peruntukan dana BOS reguler sudah diatur dalam Permendikbud nomor 63 tahun 2022 tentang petunjung teknis pengelolaan dana bantuan oprasional satuan pendidikan pasal 39, pasal 40 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, serta pasal 60 ayat 1. Kemudian, Keputusan Bupati Karimun nomor 197 tahun 2023 tentang pembentukan tim manajemen bantuan oprasional satuan pendidikan.
Kasus ini seakan membuka tabir gelap, betapa bobroknya sistim pengelolaan dana BOS reguler dibawah pimpinan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, Sugianto. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk oprasional rutin sekolah demi menunjang aktivitas belajar mengajar siswa, justru dinikmati dengan mengangkangi aturan hukum. Lalu, sudah berapa lama “modus” operandi ini berjalan?
Ketua DPD PJS Provinsi Kepulauan Riau, Rian, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas persoalan ini. Menurutnya, kasus dugaan korupsi itu sudah terang-terangan dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di 116 Sekolah Dasar di Kabupaten Karimun. “Kita berharap aparat penegak hukum komitmen dalam pemberantasan korupsi,” katanya, Selasa 21 Mei 2024, di Kantor DPD PJS Kepri.
Sebelumnya, data diperoleh redaksi media harianmetropolitan tahun 2023, terdapat Rp226.933.910 dana mengalir ke 116 bendahara dana BOS. Setiap bendahara menerima honorarium setiap bulan sebesar Rp250.000 per orang. Hal ini sudah diketahui oleh Tim Manajemen Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan (BOSP) jenjang Sekolah Dasar, namun tetap disetujui pembayarannya, meski bermasalah.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 butir (e) tertulis, dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta, paling banyak Rp1 miliar.
Apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebuyaan Kabupaten karimun, Sugianto, saat dikonfirmasi menyarankan wartawan agar menanyakan hal itu ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). “Tanyakan langsung ke pejabat teknis ya bang,” jelasnya, tanpa menyadari jika dirinya selaku Pengguna Anggaran (PA) diatas KPA, Selasa 21 Mei 2024, via panggilan whatsApp.
(Red/Hariono)
