Karimun, harianmetropolitan.co.id – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau, Hendri melalui Kepala Bidang Konservasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Kepri, Bertha de Jurisal gerak cepat turun gunung untuk menindaklanjuti Keluhan warga Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
Sebagaimana pada pemberitaan sebelumnya dimana Kadis DLHK kepada awak media ini telah menyampaikan akan menindaklanjuti keluhan warga Pongkar yang berdomisili di RT.002 RW.003, Desa Pongkar atas dugaan potensi berdampak terhadap air di perairan umum serta persoalan lainnya yang timbul akibat aktifitas penambangan PT. Degong di wilayah Desa Pongkar.
Setelah mendapat perintah tugas, selama 2 (dua) hari di Karimun sejak tanggal 3 s.d 4 Juni 2024, Bertha de Jurisal yang didampingi rekannya Mariansyah melakukan kunjungan kerja ke lokasi penambangan PT. Degong dengan didampingi pimpinan perusahaan tersebut serta turut hadir perwakilan warga yang komplain selaku pengawas masyarakat (Wasmas) dan sejumlah awak media selaku Kontrol Sosial sesuai UU Pers Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
Pada Kunjungan Kerja Gakkum LH Provinsi Kepri bersama pihak PT. Degong, warga, dan juga para awak media yang hadir ke lokasi penambangan PT. Degong, telah ditemukan satu titik yang menurut Bertha de Jurisal adalah sebagai sumber yang berkontribusi mengalirkan partikel-partikel lumpur ke perairan umum yang dikhawatirkan warga selama ini.
Namun ia belom bisa menyimpulkan apakah titik sebagai sumber tersebut akibat kelalaian, kesengajaan ataukah faktor alam (Force Majeur).
“Untuk saat ini kita belum bisa menyimpulkan akibat kelalaian, kesengajaan, ataukah karena force majeur namun akan kita lihat di dokumen AMDALnya apakah mereka (PT. Degong) menjalankan kewajibannya atau tidak dalam pengelolaan lingkungan,” tegas Bertha.
Atas temuan dihari pertama kunker Gakkum DLHK provinsi Kepri itu, Kepada pihak PT. Degong Bertha de Jurisal telah memberikan tegurannya dan meminta agar pihak PT. Degong segera melakukan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) sehingga output air yang keluar dari lokasi penambangan adalah air yang bersih dan tidak mengandung partikel-partikel lumpur (anyau) yang dapat mencemari perairan umum termasuk juga waduk.
Selanjutnya, dihari kedua Gakkum DLHK provinsi Kepri yang dikomandoi Bertha de Jurisal memimpin pertemuan mediasi antara pihak PT. Degong yaitu M. Ewal Risbalky Bawole selaku Direktur dengan perwakilan warga yang terdampak yang diwakili, Samsul (49).
Semula dihari pertama Bertha de Jurisal selaku Gakkum meminta pihak PT. Degong menghadirkan Kepala Tehnik Tambang (KTT) untuk pertemuan dengan pihak warga. Namun dikarenakan sesuatu hal KTT-nya tidak dapat hadir maka pertemuan langsung dengan Direktur PT. Degong yaitu M. Ewal Risbalky Bawole yang berlangsung di gedung Green Spam IKK Tebing Kabupaten Karimun, Selasa 4 Juni 2024, pagi.
Dengan dipimpin Bertha de Jurisal selaku Kepala Bidang Konservasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Kepri, walau berlangsung alot dan terjadi debat tanya jawab dari masing-masing pihak namun akhirnya terjadi kesepakatan yang dimuat pada Berita Acara Kesepakatan.
Pada Berita Acara Kesepakatan, disepakati bahwa atas keluhan warga maka pihak PT. Degong bersedia:
1. Melakukan penyiraman jalan agar tidak kotor dalam waktu hujan
2. Membersihkan jalan agar tidak berdebu
3. Membersihkan jalan umum jika terjadi ceceran pasir
4. Tidak menimbulkan pencemaran air di perairan umum
5. Melakukan sosialisasi dengan masyarakat terdampak di sekitar tambang
Ketika warga ditanyai oleh Bertha de Jurisal selaku Kepala Bidang Konservasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Kepri, “Bagaimana keinginan warga handai pihak PT. Degong tidak melaksanakan Berita Acara Kesepakatan?”
Salah satu warga dengan tegas menjawab, “lebih baik perusahaan tutup saja jika tidak melaksanakan kewajibannya,” tegas warga dengan nada ketus.
Sementara itu dari pihak PT. Degong menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Kades Pongkar untuk mengatur pertemuan dengan pihak warga yang terdampak dengan melibatkan pihak kantor desa Pongkar.
“Insya Allah dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi dengan Kepala Desa Pongkar,” ujar Pihak Perusahaan PT. Degong.
HN
