Natuna- (harianmetropolitan.co.id)– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Natuna bergerak cepat setelah mendapat laporan dari masyarakat, terkait adanya dua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, yang berfoto ria dengan menggunakan pose kode jari, seperti simbol dukungan untuk salah satu calon Presiden di pemilu 2019 mendatang.
“Sudah dipanggil dan diperiksa di kantor Bawaslu dan prosesnya masih berlanjut. Dua orang oknum ini merupakan ASN yang baru dilantik pada 11 Januari 2019. Usai dilantik, mereka berselfi dengan kode jari dan lantas mengupload foto mereka di facebook. Inisialnya JM dan IS, mereka berjenis kelamin perempuan,” kata Khairurrijal, Ketua Bawaslu Kabupaten Natuna, saat di temui media harianmetropolitan.co.id, diwarung kopi, jalan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Minggu 13 Januari 2019.
Ia menambahkan, Bawaslu akan serius memproses dugaan pelanggaran tersebut, dan apabila terbukti, akan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti lagi.
“Kita tidak sedang menilai oknum ASN tersebut sengaja atau tidak, yang jelas perbuatannya ada. Dan perilaku mengupload foto ke laman facebook, jelas secara sadar di lakukan,” katanya.
Ia menjelaskan, Surat Menpan-RB No.B/71/M. SM 00.00/2017 tertanggal 27 Desember 2017 tentang pelaksanaan netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018/Pileg 2019 dan Pilpres 2019 berbunyi, ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.
Melanggar aturan, berarti ada ancaman sanksi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Sanksi terberat berupa pemberhentian secara tidak hormat.
Selain itu, ia mengatakan sanksi terhadap pelanggaran netralitas ASN juga tertuang dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 494 yang berbunyi : setiap ASN, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa dan BPD yang terlibat sebagai pelaksana/tim kampanye dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda dua belas juta.
“ASN jangan terlibat politik, sudah berulang-ulang diinformasikan di TV, media sosial, media cetak dan media online agar berhati-hati dan tidak terlibat politik karena ada sanksi yang harus diterima. Jadi ASN jangan bertindak ceroboh lagi,” imbuhnya. >>Redaksi
