KARIMUN– harianmetropolitan.co.id- Proyek Pembangunan Ruang Sidang Anak di Kantor Pengadilan Negeri Karimun dan proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadilan Negeri Kecamatan Meral tahun 2024, bersumber dari alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun tahun 2024, terus mendapat sorotan publik.
Pasalnya, proyek ini ditanggerai “bermasalah” karena bertentangan dengan Peraturan Bupati Karimun, nomor 6 tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Bupati Karimun nomor 25 tahun 2021 tentang tatacara pemberian hibah dan bantuan sosial, pasal 6 ayat 1d, dimana pemberian hibah pada pemerintah pusat, untuk satuan kerja kementrian, lembaga pemerintah non kementrian yang wilayah kerja berada dalam daerah hanya dapat diberikan satu kali dalam tahun berkenaan, sementara Pengadilan Negeri Kabupaten Karimun, mendapat dua proyek hibah sekaligus dalam satu tahun, dengan dugaan “modus” mengubah nomenklatur nama kegiatan, sehingga terkesan ada dua proyek di tempat berbeda.
Merujuk pada aturan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, juga jelas disebutkan dalam pasal 20 ayat d, jika dalam melakukan pemaketan, dilarang memecah pengadaan barang dan jasa untuk menghindari tender.
Celakanya, di media siber lain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karimun, Cahyo Prayitno, mengaku jika proposal pengajuan dari Pengadilan Negeri Karimun untuk pembangunan sarana dan prasarana pengadilan ramah anak, tujuannya untuk memenuhi standar minimal pengadilan ramah anak.
Hal ini jelas betolak belakang dengan nomenklatur kegiatan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Karimun, dimana kegiatan itu sangat jelas tertulis, Pembangunan Ruang Sidang Anak Kantor Pengadilan Negeri Karimun, yang kini telah dimenangkan CV Karimun Network dengan harga penawaran Rp279.969.068 dan proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadilan Negeri Kecamatan Meral dimenangkan Bina Ilma dengan nilai Rp179.612.772.
Hasil investigasi lapangan, proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadilan Negeri Kecamatan Meral dimenangkan Bina Ulma dilakukan penandatanganan kontrak tanggal 5 sampai 7 Juni 2024.
Proyek ini sudah hampir selesai pekerjaannya, dimana kontraktor mengerjakan renovasi toilet, ruangan, pemasangan plafon dan keramik. Sedangkan untuk proyek tender Pembangunan Ruang Sidang Anak, yang seharusnya sudah berkontrak tanggal 12 Agustus 2024 lalu, hingga berita ini terbit belum ada tanda-tanda jika proyek tersebut dikerjakan. Ada apa?
Hampir setiap tahun, Pengadilan Negeri Kabupaten Karimun kerap mendapatkan dana dari APBD Karimun, sehingga terkesan Mahkama Agung, tidak punya anggaran untuk mengurus intansinya sendiri sehingga membebani APBD Karimun setiap tahun.
Padahal, masih banyak kebutuhan masyarakat seperti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan butuh perhatian serius, terutama di daerah pulau-pulau.
Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Karimun, Yona Lamerrosa Ketaren, saat dikonfirmasi wartawan, terkait usulan tersebut, justru tidak berani menemui wartawan. Melalui Humas PN Karimun, Rizka Fauzan, Yona tidak ingin berkomentar, Senin 5 Agustus 2024.
Sementara, Kepala Dinas PUPR Karimun, Cahyo Prayitno, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, Muhammad Firmansyah, hingga berita ini terbit belum pernah berhasil dikonfirmasi, bahkan tidak menjawab konfirmasi wartawan, meski pesan whatsApp masuk. Berita ini masih memerlukan konfirmasi lanjutan. (**Rian/Hariono)
