KARIMUN-harianmetropolitan.co.id- Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun masih berharap Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2024 dapat dibayarkan. Terlebih, aparatur negara tersebut sudah mendedikasikan diri untuk bekerja maksimal mewujudkan program kerja pemerintah daerah.
Namun, kepastian pembayaran hak para ASN itu belum dapat dipastikan, sehingga publik mempertanyakan kinerja dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karimun, Dwi Yandri.
Dalam berbagai kesempatan wawancara, Dwi Yandri mengaku pembayaran TPP terutang akan diakumulasikan dengan TPP di tahun 2025. Namun, wacanana ini masih harus dikonsolidasikan dengan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Celakanya, dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun tahun 2024, per 12 Februari 2025 ke Kementrian Keuangan Republik Indonesia, melalui Sistim Informasi Keuangan Daerah (SIKD), belanja pegawai dianggarkan Rp553,04 miliar dan realisasi penyerapan dana ini sudah mencapai 99.95 persen atau Rp552,75 miliar.
Meski realisasi belanja pegawai sudah hampir 100 persen, ternyata pembayaran hak pegawai belum terselesaikan di tahun 2024? Persoalan ini tentu menimbulkan tanda tanya dikalangan masyarakat, kemana dana tersebut?
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karimun, Dwi Yandri, saat dikonfirmasi terkait hal itu tidak dapat dihubungi, Kamis 13 Februari 2025. Ketua TAPD Kabupaten Karimun juga belum berhasil dikonfirmasi terkait realisasi belanja pegawai. Berita ini masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut. (***Hariono/Rian)
