NATUNA-harianmetropolitan.co.id- Bupati Kabupaten Natuna, Cen Sui Lan dan Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, resmi dilantik Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Jakarta, Kamis 20 Februari 2025 lalu.
Sedung masalah sudah menunggu arah kebijakan orang nomor satu di Natuna itu, khususnya persoalan penyelesaian utang tahun 2024. Apakah mengikuti surat edaran Kementerian Dalam Negeri atau tidak.
Pertanyaan ini ibarat buah simalakama bagi Cen Sui Lan diawal masa pemerintahannya. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Natuna tercatat memiliki utang tahun 2024 senilai Rp188,6 miliar lebih. Utang ini terjadi karena asumsi pendapatan pemerintah daerah menurun, sehingga banyak kegiatan yang sudah dikerjakan pihak ketiga tidak mampu dibayar tahun 2024.
Padahal, dana Kurang Bayar (KB) dari Kementerian Keuangan tahun 2024 hanya Rp103 miliar ditambah KB dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau senilai Rp17 miliar, tidak cukup untuk menutupi utang Rp188,6 miliar.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah menggodok cara penyelesaian utang tersebut dengan cara melakukan review dan membuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) utang tanggal 14 Februari 2025, sebagai dasar pembayaran di tahun 2025.
TAPD “peras otak” memangkas kegiatan tahun 2025 untuk menambal kebocoran tahun 2024. Istilah `geser dalam` jadi slogan terhadap mekanisme tersebut. Sebanyak Rp85 miliar dana APBD 2025 akan dipakai untuk mambah pembayaran utang tahun 2024.
Penyelesaian utang, khususnya untuk pihak ketiga ternyata sudah di instruksikan langsung oleh Kementrian Dalam Negeri melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri, 23 Februari 2025 lalu. Point penting dalam surat erdaran itu tertulis jelas, jika belanja bersifat wajib, antara lain, pengawasan, pembayaran iuran pensiun, pembayaran iuran kesehatan, pembayaran cicilan pinjaman dan kewajiban pada pihak ketiga.
Surat edaran ini harus menjadi acuan Bupati Natuna, Cen Sui Lan dalam mengambil kebijakan kedepan. Sebab, informasi beredar, adanya “arahan” untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2025 tentu mengabaikan intsruksi Presiden Republik Indonesia, karena surat edaran Kementerian Dalam Negeri itu merupakan tindaklanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Celakanya, ditengah ketidakpastian kapan pembayaran utang, justru dana reses dewan tahap pertama cair mencapai Rp1,5 miliar. Hal ini cukup melukai hati masyarakat Natuna, khususnya para kontraktor, karena dana tersebut seharusnya bisa dipakai untuk membayar pihak ketiga.
Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Supardi, selaku Kepala Bagian Faswas DPRD Natuna, saat dikonfirmasi wartawan terkait hal itu tidak menjawab, Rabu 26 Februari 2025.
Isu pencairan TPP tahun 2025 juga santer dibicarakan kalangan Aparatur Sipil Negera (ASN). Namun, sumber media harianmetropolitan menyebut, jika pembayaran TPP tahun 2025 dibatalkan, tanpa kejelasan. Kuat dugaan, karena pembayaran itu bertentangan dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Hingga berita ini terbit, media harianmetropolitan belum berhasil mengkonfirmasi Bupati Natuna, Cen Sui Lan, karena masih mengikuti retreat di Magelang. Sementara, Ketua DPRD Natuna, Rusdi, belum terkonfirmasi. (***Rian)
