NATUNA- harianmetropolitan.co.id- Persoalan utang pada pihak ketiga tahun 2024 merupakan pekerjaan rumah (PR) diawal masa pemerintahan Bupati Kabupaten Natuna, Cen Sui Lan. Orang nomor satu di Natuna ini diwajibkan untuk segera menyelesaikan utang, berdasarkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Arahan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) tanggal 23 Februari 2025, tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.
Pemerintah Kabupaten Natuna tidak boleh menunda-nunda pembayaran utang tahun 2024, jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 dan dana Kurang Bayar (KB) dari Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah dikucurkan.
Menunda pembayaran utang, apalagi sampai menjalankan kegiatan bukan skala prioritas di tahun 2025, jelas mengangkangi kebijakan Presiden Republik Indonesia. Karena, SE itu merupakan tindaklanjut dari Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.
Baru-baru ini, pemerintah sudah melaksanakan kewajibannya dengan mencairkan dana senilai Rp11 miliar lebih untuk belanja barang dan jasa. Dana ini digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan mandatori, sehingga wajib dilaksanakan. Selain itu, pemerintah juga sudah melakukan pembayaran gaji pegawai termasuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) kontrak dan selebihnya belanja rutinitas kantor yang masuk dalam jenis belanja barang dan jasa.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Natuna, Suryanto, pada media harianmetropolitan, untuk menjelaskan pada masyarakat jika belanja bersifat mandatori wajib dilaksanakan, karena anggaran itu turun untuk kegiatan-kegiatan tersebut. “Jadi belanja barang dan jasa itu mencakup belanja pegawai non ASN, iuran kesehatan, listrik dan kebutuhan kantor di setiap OPD,” katanya melalui panggilan whatsApp, Jumat 28 Februari 2025.
Ia juga mengatakan, saat ini realisasi belanja barang dan jasa tidak Rp16,70 miliar, namun hanya Rp11 miliar, karena sisanya merupakan uang persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persedian (TU) yang penggunaannya menunggu laporan pertanggungjawabanya, baru masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sementara, untuk oprasional kantor memang harus direalisasikan, agar pelayanan publik tidak terganggu.
Ia juga menjelaskan, jika pemerintah daerah sudah menyiapkan skema pembayaran utang tahun 2024. Skemanya pembayaran melalui dana Kurang Bayar (KB) dan penjadwalan sebagian program dan kegiatan. Oleh karena itu, ia sangat berharap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat segera mengucurkan dana KB. “Semoga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Keuangan segera menyalurkan dana Kurang Bayar tahun 2024, itu harapan kami,” ucapnya. (***Rian)
