KARIMUN, harianmetropolitan.co.id- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun kini punya mobil dinas baru. Meski kondisi keuangan sedang morat-marit, namun pembelian mobil dinas itu sangat urgent, karena mobil dinas lama sudah diperuntukkan bagi pimpinan dewan terdahulu, sehingga kemarin pimpinan tidak ada mobil dinas. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Karimun, Kiki, saat dikonfirmasi via panggilan whatsApp, Sabtu 1 November 2025.
Kiki mengaku, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2024, memungkinkan penjualan mobil dinas pada pimpinan dewan tanpa lelang, sebagai wujud penghargaan atas “pengabdian”, dengan syarat, minimal bekerja 4 tahun dan tidak pernah dituntut pidana. “Kami tidak mau juga bermasalah dikemudian hari,” ucapnya.
Pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD Karimun dengan pagu Rp2.092.600.000 jadi sorotan karena pengadaan itu tidak mencerminkan kepekaan wakil rakyat terhadap kondisi keuangan daerah.
Apalagi, dalam Aplikasi Monitoring Realisasi Anggaran di Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Karimun, tidak tercatat satupun belanja pengadaan mobil dinas. Sementara, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Karimun, Kiki, mengaku mobil itu sudah dibeli dan telah ada Berita Acara Serah Terima (BAST). “Tidak mungkin tidak ada, saya saksikan sendiri proses e-Katalognya,” ucapnya.
Publik harus tau, dalam proses belanja barang menggunakan metode pemilihan e-Purchasing atau E-Katalog, pasti tercatat dalam Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal Layanan Pengadaan Secara Umum, karena aplikasi itu merupakan data monitoring realisasi anggaran yang dibuat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Untuk meyakinkan wartawan, Senin depan, ia akan mengirimkan dokumen BAST pada redaksi, sehingga tidak ada multitafsir di kalangan masyarakat. “Kami sudah kerjakan administrasinya, namun belum dibayar,” ucapnya lagi.
Dalam menunjang kinerja, fasilitas kendaraan dinas bagi pimpinan DPRD Karimun memang sangat dibutuhkan agar memudahkan mereka menemui konstituen. Namun, anggaran pengadaan mobil dinas itu seharusnya tidak berlebihan, agar tidak menimbulkan persepsi, bahwa pimpinan DPRD Karimun, terkesan “aji mumpung”.
Jika setiap pimpinan dewan Karimun berakhir masa tugas dan selalu mendapat mobil dinas dengan harga murah, maka setiap periode dewan baru, Pemerintah Kabupaten Karimun akan terus menggelontorkan uang rakyat untuk pembelian mobil dinas. (***Redaksi)
