Bantuan Nelayan Dari Dinas Perikanan Natuna, Bermasalah?

“Pengadaan alat penangkapan ikan dari Dinas Perikanan Natuna tidak tepat sasaran. Patut diduga ada permainan manipulasi data penerima bantuan nelayan”

harianmetropolitan.co.id, Natuna— Hela nafas Tarmimi, tak beraturan kala menghubungi wartawan harianmetropolitan.co.id, Selasa 11 November 2019 lalu. Pria berusia 50 tahun tersebut, meminta wartawan datang kedesanya, untuk mempublikasikan bantuan alat penangkap ikan dari Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, tahun anggaran 2019.

Ke-esokan harinya, Tarmimi sudah menyambut kedatangan wartawan di Pelabuhan Desa Sededap, Kecamatan Pulau Tiga bersama rekan-rekanya. Sore itu, ia langsung bergegas membawa awak media menuju kediaman rekannya sesama nelayan. Dirumah berlantai kayu itu, Tarmimi berapi-api menceritakan bantuan nelayan dari Dinas Perikanan Kabupaten Natuna tidak tepat sasaran akibat ulah oknum Pjs. Kepala Desa Sededap, Yakup.

Kejadian itu berawal saat dirinya tau akan ada bantuan dari Dinas Perikanan Kabupaten Natuna untuk nelayan Desa Sededap. Namun, Pjs Kepala Desa Sededap, Yakup tidak memberi dirinya satu unitpun bantuan nelayan dengan dalih, Tarmimi sudah pernah mendapat bantuan. “Kata pak kades gantian,” ucapnya kesal.

Usut punya usut, kata Tarmimi, ke-10 orang penerima bantuan nelayan tersebut ternyata rekan dan keluarga sang kades. Ironisnya, sebagian berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer. Permainanya pun terbilang menarik. Satu unit kapal, mendapat dua bantuan dengan cara “dikelabui” nama pemilik kapal.

“Tahun lalu  kapal itu jelas milik ayahnya, sekarang mengaku milik anaknya. Kalau mau adil, jangan tebang pilih. Mentang-mentang mau Pemilihan Kepala Desa Sededap, pak kades memanfaatkan moment ini,” ucapnya merdang menceritakan keberpihakan pak Kades terhadap keluarganya bernama Yanto. “Yanto dan Yakup adik beradik,” tambahnya.

Kepulan asap rokok begitu pekat di depan wajah Tarmimi. Dari raut wajah pria tua itu, terlihat kekecewaan begitu mendalam. Sesekali ia bertanya, dimana peran Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. Bukankah pembagian bantuan nelayan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lalu mengapa Muslim berprofesi sebagai ASN dan Rohimin dan Liza selaku pegawai honorer mendapat bantuan, yang seharusnya  hak nelayan.

Tarmimi tidak mempermasalahkan perihal dirinya tidak menerima bantuan. Namun, ia berharap bantuan tersebut  tepat sasaran. Sebab masih banyak nelayan tidak mendapat bantuan. “Tolong dibantu berdasarkan kriteria. Jangan nelayan tangkap pergi pagi pulang sore dibantu radio dan GPS, sementara nelayan tangkap puluhan mil dan bekerja hingga 3 hari dilaut, tidak dibantu radio dan GPS,” ucapnya.

Ironisnya, Pjs. Kepala Desa Sededap mengambil satu unit radio bantuan nelayan untuk dipergunakan kantor desa. Alasannya, agar mudah berkomunikasi dengan nelayan. Iapun sudah pernah mengajukan protes, namun staf Desa bernama Januar malah menantang Tarmimi melaporkan masalah ini. “Banyak saksinya, termasuk Ketua BPD dan Kadus,” tegasnya.

Sementara itu, Pjs. Kepala Desa Sededap, kala dikonfirmasi wartawan, Rabu 13 November 2019, via komunikasi telphon membantah ucapan Tarmimi. “Salah itu,” ucap Yakup menjawab pertanyaan wartawan. Ia berdalih, dirinya sudah menggelar musyawarah bulan puasa lalu. Hasilnya, jika nelayan sudah pernah mendapat bantuan tidak akan dibantu lagi.

Iapun menjamin, tidak ada pegawai ASN mendapat bantuan dari Dinas Perikanan, hanya pegawai honorer yang mendapat bantuan fiber box, itupun karna bantuan fiber box kelebihan 13 unit. “Saat forum sudah disetujui,” ucap Yakup berkelit. Padahal, Tarmimi mengaku tidak pernah diundang. “Pak kades hanya undang rekan dan keluarganya saja, artinya yang pro ke pak kades,” beber Tarmimi.

Yakup pun mulai was-was kala wartawan mempertanyakan, mengapa bantuan radio untuk nelayan berada di kantor desa. lagi-lagi, Yakup berkelit sudah disetujui saat forum. Artinya, begitu bantuan diserahkan oleh Dinas Perikanan, radio tersebut langsung diambil sang kades, sehingga nelayan tidak mendapatkan haknya.“Kami tidak mau yang sudah mendapat bantuan dikasih lagi,” ucapnya Yakup tanpa menyadari dirinya sedang sewenang-wenang.

Ia pun membuka borok Dinas Perikanan Kabupaten Natuna tahun 2016-2017 lalu. “Sebenarnya banyak bantuan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna tidak tepat sasaran. Pernah ada bantuan dana Rp10jt dan bantuan keramba ikan sebesar Rp250jt, tapi tidak bermanfaat. Sehingga nelayan ke-10 orang ini tidak terima jika nelayan terdahulu mendapat bantuan lagi,” kata sang kades enteng.

Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan alat bantu penangkapan ikan di Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Meutia, saat dikonfrimasi wartawan, Rabu 13 November 2019 lalu, diruang kerjanya, mengaku pengadaan alat bantu penangkapan ikan untuk nelayan tidak ada masalah. Semua bantuan tepat sasaran karena sudah dilakukan cek administrasi dan lapangan. “Kami pastikan nelayan mendapatkan haknya sesuai kriteria,” ucap Meutia. Bahkan dirinya menjamin, tidak ada pegawai ASN dan honorer mendapat bantuan tersebut.

Namun, fakta lapangan berkata lain. Tarmimi berharap adanya keadilan bagi nelayan Desa Sededap. Di tantang untuk membuat laporan pada pihak berwajib tentu pukulan telak bagi Tarmimi. Ia hanya berharap, aparat penegak hukum dapat melakukan kros cek, agar bantuan terhadap nelayan tidak disalahgunakan, karna hal itu merupakan tindak pidana korupsi.

Data media harianmetropolitan mencatat, pengadaan alat bantu penangkapan ikan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna tahun 2019 dianggaran sebesar Rp1.113.700.000. Kegiatan ini dimenangkan oleh Cv. Lagoi Jaya. Simak ulasan berikutnya, terkait adanya dugaan permainan dalam tender proyek pengadaan alat bantu penangkapan ikan nelayan milik Dinas Perikanan  Natuna tahun 2019. (*Rian)

Data bantuan :