harianmetropolitan.co.id, Jakarta– Komisi V DPR-RI, Syahrul Aidi Maazat menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau yang selama ini dinilai kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat.
Hal itu Ia sampaikan saat Rapat Kerja (raker) perdana bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, di Gedung DPR-RI, Selasa 12 November 2019.
Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyoroti soal minimnya rencana pembangunan di Riau. “Hanya 1 program saja di dapat oleh Provinsi Riau. TPA Pekanbaru dan Kampar. Jalan Jembatan, Flyover, embung belum ada alokasi dalam program infrastruktur,” ujar Syahrul Aidi
Ia memaparkan bahwa Riau merupakan salah satu Provinsi penyumbang devisa, baik dari minyak dalam tanah maupun minyak di atas tanah. Hasil lifting minyak di Indonesia, 30 persen disumbang oleh Provinsi Riau.
” Empat juta hektar lahan perkebunan sawit di Riau juga menjadi sumbangan devisi yang cukup besar bagi negara. Semua penerimaan diambil pusat, baik pajak perkebunan dan pajak CPO nya, sementara daerah tidak mendapatkan apa-apa. Kita berjuang untuk memperoleh DBH agar maksimal untuk infrastruktur Riau,” tegasnya.
Meski demikian, masih banyak jalan nasional berlubang-lubang. Tidak hanya menyoroti soal jalan, ia juga menyampaikan soal harga karet yang sangat terpuruk, sehingga menyulitkan masyarakat Riau.
Oleh sebab itu, ia meminta agar Provinsi Riau mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat sebagai sharing profit dari apa yang telah dihasilkan Riau untuk pemerintah pusat. “Agar terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,”tutupnya. (*Amri)
