Natuna – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Natuna menghadiri Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian laporan pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Natuna terhadap Rancangan Peraturan Daerah LPP APBD Tahun 2021, yang di gelar di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Natuna, Senin, 25 Juli 2022. Hadir juga Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda, Kepala OPD, Forkopimda, dan Anggota DPRD Natuna. Rapat paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Daeng Amhar.
“Dalam Kesempatan ini masing-masing Fraksi akan menyampaikan pandangan terhadap ramcangan peraturan daerah LPP APBD tahun 2021 untuk disahkan menjadi peraturan daerah,” jelas Daeng Amhar.
Dalam Rapat Paripurna masing-masing fraksi menyampaikan pandangnnya terkait Rancangan Peraturan Daerah LPP APBD Tahun 2021 diantaranya, Fraksi Pejuang Nurani Rakyat (PNR) menyampaikan bagaimana pemerintah dapat memgambil langkah strategis untuk menambah sumber pendapat daerah. Fraksi PNR menerima rancangan peraturan daerah LPP APBD Tahun 2021.
Fraksi Parta Pemersatu Damai Natuna (PPDN) meminta pemerintah untuk memaksimalkan layanan publik. Melakukan inovasi dalam pemanfaatan APBD dalam meningkatkan Ekonomi masyarakat. Solusi bahan bakar bagi nelayan. Dapat menekan angka kemiskinan di Kabupaten Natuna. Recofusing anggaran, sehingga pemanfaatan APBD dapat dimanfaatkan secara profosional. Fraksi PPDN menyetujui rancangan peraturan daerah LPP APBD Tahun 2021.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan pembangunan juga sejalan dengan keberhasilan DPRD dalam melakukan pengawasan. Laporan pertanggungjawaban dapat menjadi bahan evaluasi dalam melakukan manajemen pembangunan daerah kedepannya. Dalam penyusunan rancangan APBD berikutnya harus sesuai dengan hasil pendapatan daerah dan kebutuhan belanja daerah. Fraksi PAN menyetujui rancangan peraturan daerah LPP APBD Tahun 2021.
Fraksi Partai Golkar menyampaikan pemerintah daerah harus mencari cara bagaimana potensi unggul daerah dapat menjadi sumber pendapatan tambahan. Dapat membuat sekala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan daerah. Fraksi Golkar menyetujui rancangan peraturan daerah LPP APBD Tahun 2021.
Terakhir, Fraksi Gerindra menyetujui rancangan peraturan daerah LPP APBD Tahun 2021. Acara ditandai dengan penandatangan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Natuna tentang Rancangan Peraturan Daerah LPP APBD Tahun 2021, yang dalam hal ini ditandatangani langsung oleh Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda dan Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar. Pemerintah berharap hasil dari rapat ini dapat menjadi bahan evaluasi serta acuan dalam rancangan pembangunan Kabupaten Natuna kedepannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Indra Joni, saat dikonfirmasi, terkait rapat paripurna tersebut mengatakan, pihaknya sangat senang, karena anggota DPRD Natuna telah setuju terhadap LPP APBD Tahun 2021. Ia menyadari masih banyak kekurangan yang harus dibenahi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, terutama soal infrastruktur dan pemerataan tenaga pengajar. “Kita akan terus lakukan perbaikan dan evaluasi, agar apa yang diharapkan oleh DPRD Natuna dapat terealisasi, terutama dalam peningkatan mutu pendidikan,” katanya. (*Rian)
