Kepala Disdikbud Natuna Hadiri Rapat Paripurna Ranperda LPP APBD 2021

Natuna – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Natuna menghadiri Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian laporan pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Natuna terhadap Rancangan Peraturan Daerah LPP APBD Tahun 2021, yang di gelar di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Natuna, Senin, 25 Juli 2022.

Hadir juga Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda, Kepala OPD, Forkopimda, dan Anggota DPRD Natunam

Rapat paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Daeng Amhar.

“Dalam Kesempatan ini masing-masing Fraksi akan menyampaikan pandangan terhadap ramcangan peraturan daerah LPP APBD tahun 2021 untuk disahkan menjadi peraturan daerah,”  jelas Daeng Amhar.

Dalam Rapat Paripurna masing-masing fraksi menyampaikan pandangnnya terkait Rancangan Peraturan Daerah LPP APBD Tahun 2021 diantaranya, Fraksi Pejuang Nurani Rakyat (PNR) menyampaikan bagaimana pemerintah dapat memgambil langkah strategis untuk menambah sumber pendapat daerah. Fraksi PNR menerima rancangan peraturan  daerah LPP APBD Tahun 2021.

Fraksi Parta Pemersatu Damai Natuna (PPDN) meminta pemerintah untuk memaksimalkan layanan publik. Melakukan inovasi dalam pemanfaatan APBD dalam meningkatkan Ekonomi masyarakat. Solusi bahan bakar bagi nelayan. Dapat menekan angka kemiskinan di Kabupaten Natuna. Recofusing anggaran, sehingga pemanfaatan APBD dapat dimanfaatkan secara profosional. Fraksi PPDN menyetujui rancangan peraturan  daerah LPP APBD Tahun 2021.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan pembangunan juga sejalan dengan keberhasilan DPRD dalam melakukan pengawasan. Laporan pertanggungjawaban dapat menjadi bahan evaluasi dalam melakukan manajemen pembangunan daerah kedepannya. Dalam penyusunan rancangan APBD berikutnya harus sesuai dengan hasil pendapatan daerah dan kebutuhan belanja daerah. Fraksi PAN menyetujui rancangan peraturan  daerah LPP APBD Tahun 2021.

Fraksi Partai Golkar menyampaikan pemerintah daerah harus mencari cara bagaimana potensi unggul daerah dapat menjadi sumber pendapatan tambahan. Dapat membuat sekala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan daerah. Fraksi Golkar menyetujui rancangan peraturan  daerah LPP APBD Tahun 2021.

Baca Juga :   Gubernur Hadiri VTL Sea 'Farewell Dinner'

Terakhir, Fraksi Gerindra menyetujui rancangan peraturan  daerah LPP APBD Tahun 2021.

Acara ditandai dengan penandatangan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Natuna tentang Rancangan Peraturan Daerah LPP APBD Tahun 2021, yang dalam hal ini ditandatangani langsung oleh Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda dan Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar.

Pemerintah berharap hasil dari rapat ini dapat menjadi bahan evaluasi serta acuan dalam rancangan pembangunan Kabupaten Natuna kedepannya.(sar)

Telah dibaca 29 kali

Bagikan

Recommended For You

About the Author: Redaksi Harian Metropolitan