NATUNA, harianmetropolitan.co.id – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, meminta para bupati dan walikota di Provinsi Kepri untuk menunda proses belajar mengajar di sekolah.
Sebagaimana diketahui bupati dan walikota berwenang mengatur kegiatan pendidikan dari jenjang prasekolah sampai SMP sederajat.
Sedangkan gubernur kewenangannya di tingkat SMA sederajat. Dan, sejak beberapa hari terakhir proses belajar mengajar sampai SMP sederajat sudah dimulai.
Sementara untuk SMA sederajat masih online. Karena, Gubernur belum mengizinkan hingga semua pelajar SMA sederajat mendapatkan vaksin.
“Saya minta dipertimbangkan kembali kebijakan tatap muka tersebut. Karena lebih susah bagi kita menangani perlonjakan kasusnya kalau nanti naik lagi,” kata Gubernur Ansar saat memimpin Rapat Penanganan Pandemi Covid-19 dan Vaksinasi Se-Kepulauan Riau dari Gedung Daerah, Tanjungpinang, kemarin.
Ansar mengatakan, saat ini angka konfirmasi positif Covid-19 di Kepri terus menurun setelah pemberlakuan PPKM.
Dikhawatirkan, apabila pembelajaran tatap muka dimulai akan melonjakkan kembali angka positif tersebut.
Meskipun, ujar Ansar, anak-anak di sekolah sudah diatur untuk menjaga jarak di ruang kelas. Namun, tidak ada yang bisa menjamin usai sekolah anak-anak tersebut bisa terus menjaga protokol kesehatan.
Ditambahkannya, indeks penurunan angka positif Covid-19 sejalan dengan indeks penurunan pergerakan mobilitas masyarakat.
Maka, upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah membatasi pergerakan masyarakat termasuk menunda pembelajaran tatap muka.
“Meskipun dari pemerintah pusat sudah memberikan izin. Akan tetapi kebijakan di daerah tetap kita yang putuskan,” jelas Gubernur Ansar.
Sementara, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Natuna, Boy Wijanarko saat dikonfirmasi, Jumat 20 Agustus 2021, membenarkan Gubernur Kepri meminta belajar tatap muka ditunda. “Benar, kita tunggu surat dari pak Gubernur ya,” ungkap Boy. (*Sarwanto)
Telah dibaca 184 kali
