NATUNA-harianmetropolitan.co.id– Ketua Organisasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupeten Natuna periode 2020-2025 tampak melamun, Rabu 5 November 2025.
Semangatnya tidak seperti biasa. Ia kerap menghela nafas panjang sebelum meneguk minuman jeruk hangat kesukaannya, seakan beban pikiran sudah sampai ke ulu hati.
Melihat ekspresinya, timbul pertanyaaan, ada apa? Ia berceletuk singkat, “mau jadi apa perusahaan pers lokal ini.”
Maksud dari ucapan itu tentu terdengar samar-samar. Namun, lulusan sarjana ilmu komunikasi itu lanjut menerangkan, jika perusahaan pers di Natuna, terancam “mati suri”.
Ia bercerita, selama 13 tahun meniti karir di Natuna sebagai pekerja pers, dirinya banyak melihat perkembangan pembangunan daerah.
Harus diakui, kuatnya hubungan pers lokal dan pemerintah daerah, membuat Natuna semakin dilirik Pemerintah Pusat.
Tulisan para kuli tinta saat itu dominan mempublikasikan kesulitan daerah, dengan menjual istilah daerah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal). Alhasil, banyak proyek-proyek pusat bernilai ratusan miliar diguyurkan ke Natuna.
Ia merinci, dulu akses internet sangat sulit dan pekerja pers menulis kondisi itu secara rutin. Hasilnya, Natuna kecipratan program pembangunan Pala Ring Barat (PRB).
Kemudian, akses transportasi laut yang kini sudah banyak pilihan untuk memperlancar konektifitas antar pulau. Jika dulu masyarakat hanya mengharapkan Kapal Bukit Raya, kini sudah ada Tol Laut, Kapal Roro, dan Kapal Sabuk.
Selanjutnya, akses jalan Nasional maupun Provinsi. Untuk di wilayah Bunguran Besar, bisa dikatakan, jarak tempuh sudah lebih cepat dan nyaman dilalui dibanding dulu.
Kemudian, pembangunan gedung puskesmas dan sekolah di seluruh kecamatan sudah sangat layak. “Terlalu banyak untuk diceritakan, tidak cukup minuman ini,” ucap Rian serius tapi terdengar bercanda.
Semua anggaran jumbo itu berasal dari Pemerintah Pusat, baik berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun langsung dari Kementerian.
Para bupati terdahulu mengakui, pusat tidak akan tau apa kebutuhan, jika daerah tidak bersuara dan jemput bola. Itulah sebabnya, jika dulu ada pejabat kementerian datang ke Natuna, para wartawan lokal langsung membuat berita head line dan bertanya pada menteri, bawa program apa untuk Natuna.
Jika kunjungan itu tidak membawa dampak, wartawan ramai-ramai menulis berita sindiran, kunjungan menteri hanya menghabiskan perjalanan dinas atau pelisiran.
Itulah sebabnya, banyak menteri datang ke Natuna, pasti membawa program kerja, tidak sekedar datang menghabiskan perjalanan dinas dan menyusahkan daerah karena harus mengakomodir makan dan minum.
Kini, Bupati Natuna periode 2025-2030 merasakan buah hasil kerjasama antara pers lokal dan pemerintah daerah. Pembangunan di Natuna sudah banyak kemajuan, meski masih perlu peningkatan dan pembenahan.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan dan partai pendukung tentu merasakan dampak dari pemberitaan wartawan lokal, saat ia maju sebagai Calon Bupati Natuna tahun 2024 lalu.
Rian ingat betul, bagaimana “berdarahnya” tim perjuangan sosok Cen Sui Lan dan Jarmin Sidik untuk merebut simpati masyarakat, sebab rivalnya pejabat petahana dan punya pengaruh kuat karena asli putra daerah.
Bekerja dibalik layar, sosok Roy Sianipar, Ketua Persatuan Jurnalis Natuna (PJN), punya peran penting. Bagi Roy Sianipar, Cen Sui Lan harapan masyarakat untuk membawa daerah lebih baik lagi. Oleh sebab itu, Roy meminta agar anggotanya objektif mempublikasikan kinerja Cen Sui Lan, saat dirinya pernah memperhatikan Natuna utamanya korban longsor di Serasan, ketika menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.
Sejak masa kampanye, ruang-ruang publik terisi pemberitaan kinerja Cen Sui Lan. Berita itu dipublikasikan secara rutin dan konsisten setiap hari. Bahkan, setiap kunjungan ke pulau-pulau, sosok Roy dan kawan-kawan, kerap tampil mendampingi Cen Sui Lan. “Lihat saja foto profil whatsApp Ketua Tim Pemenangan Cen Sui Lan,” katanya.
Namun, entah kenapa kini pekerja pers lokal seakan hidup segan mati tak mau. Padahal, ada mimpi besar para senior-senior wartawan di Natuna untuk meningkatkan produktifitas wartawan dalam mendukung Pemerintahan Cen Sui Lan.
Ia bercerita, senior-senior itu punya mimpi besar bagaimana perusahaan pers lokal mampu menyerap tenaga kerja dan mendidik anak-anak Natuna berpikir kritis lewat karya tulisan.
Namun, kini tulisan media tentang kinerja Bupati Natuna Cen Sui Lan tidak seperti dulu. Jika ada menulis, terkesan layaknya pres rilis pemerintah. Tidak ada chek and rechek atau fungsi control dalam narasi itu. Tentu, hal itu sangat tidak baik bagi kemerdekaan pers dan justru membawa pemerintah “kejurang”. Kritik pers merupakan rambu-rambu bagi pemerintah sehingga kepala daerah bisa melihat kinerja bawahannya secara nyata.
“Ingat, pers bukan mencari salah, tapi memberikan informasi pada kepala daerah, jika ada rambu-rambu dalam mengambil kebijakan, atau memberi informasi jika program ini belum menyentuh masyarakat secara nyata dan butuh evaluasi,” katanya.
Lihat saja cara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam menangani masalah genting di Indonesia. Presiden memanggil sejumlah pemimpin redaksi media nasional ke Hambalang, untuk mendengar masukan. Artinya, pers merupakan mitra strategis pemerintah.
Menurut Rian, pers harus sejalan dengan Pemerintah Daerah agar daerah kondusif sehingga meningkatkan iklim investasi. Sejalan artinya, membantu pemerintah daerah menyuarakan kesulitan daerah lewat pemberitaan, bukan kompromi.
“Jika ada program Bupati Natuna tidak sampai dengan baik ke masyarakat, sementara bupati menaruh harapan besar agar program itu berjalan baik, tentu media harus melakukan fungsi kontrol,” katanya mengulang.
Contoh saja Kabupaten Pati. Akibat misinformasi pada masyarakat, Bupatinya sibuk mengurus persoalan pemakzulan sehingga tidak lagi konsen mengurus masyarakat. “Kalau saat itu program kenaikan pajak dipublikasikan dan disosialisasikan dengan baik, pasti masyarakat memahami. Buktinya, ada banyak daerah menaikkan pajak gila-gilaaan tapi tidak sampai ke pemakzulan,” ucapnya.
Kini, Natuna dihadapkan pada kondisi keuangan. Tentu Bupati Natuna harus lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Kalau ada misinformasi maka dapat menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Misalnya, ada kecamatan tidak mendapat perhatian pembangunan, atau pembangunan kurang menyentuh daerah terpelosok. Tentu informasi itu harus dijelaskan detail, apa sebabnya.
Nah, disinilah fungsi pers. Penyampaian seperti itu harus dilakukan oleh tangan-tangan trampil pekerja pers. Tidak bisa mengharapkan rilis, karena efektifitasnya pasti berbeda.
Rian ingat betul saat Kedutaan Besar Amerika bersama Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta membuat kegiatan pelatihan jurnalistik di Natuna tahun 2021 lalu.
Saat itu ia bertanya, mengapa Kedubes Amerika melirik Natuna. Ternyata, selama ini Kedubes AS itu memperhatikan pemberitaan pers lokal Natuna, utamanya saat media menulis konflik di Laut Cina Selatan.
Contoh-contoh ini membuktikan jika pers lokal Natuna mampu menggaet perhatian pelbagai pihak. Saat ini, Rian melihat, pemberitaan tentang program dan kinerja Bupati Natuna saat ini sangat minim. Padahal, diera digital saat ini, masyarakat bisa update sejauh mana kinerja kepala daerah. Jika tidak terpublikasi dengan baik, maka kepala daerah akan dirugikan.
Jebolan wartawan utama ini kembali mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna. Bupati Natuna, Cen Sui Lan, merupakan orang tua bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh anggota SMSI Natuna untuk mendukung program kerja Bupati Natuna, Cen Sui Lan.
Tak serasa, cerita itu sudah menghabiskan tiga gelas jeruk hangat. Diakhir bincang-bincang, terungkap fakta, jika Rian pernah menyampaikan pandangan ini pada sosok anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Mustamin Bakri, agar kedepan, sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan pers lokal, tetap terjaga. (***Redaksi)
