Harianmetropolitan.co.id – Kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi anggaran, dalam banyak hal memang dimaksudkan agar keuangan negara tetap sehat dan terkendali. Namun, di sisi lain, dampak nyata dari kebijakan tersebut kini mulai dirasakan oleh pemerintah daerah — termasuk para wali kota yang tengah menjalankan program-program prioritas pembangunan.
Program “berbenah” yang diusung oleh Walikota Tanjungpinang sejatinya merupakan bentuk komitmen untuk memperbaiki wajah kota, meningkatkan pelayanan publik, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Sayangnya, idealisme itu kini dihadapkan pada realitas fiskal yang tidak mudah: defisit APBD dan kebijakan efisiensi anggaran dari pusat.
Bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang, ruang fiskal yang sempit membuat langkah-langkah pembangunan menjadi serba terbatas. Banyak program yang harus disesuaikan, ditunda, bahkan dikorbankan. Padahal, di mata masyarakat, janji perubahan harus segera terlihat hasilnya. Akibatnya, tidak sedikit kepala daerah berada dalam posisi dilematis termasuk Walikota Tanjungpinang (Lis Darmansyah, red): di satu sisi harus patuh terhadap regulasi efisiensi dari pusat, namun di sisi lain harus menjawab ekspektasi publik yang tinggi terhadap kinerja dan perubahan nyata.
Meski begitu, defisit dan efisiensi anggaran seharusnya tidak menjadi alasan untuk berhenti berbenah. Justru di sinilah dibutuhkan kreativitas kepemimpinan dan keberanian dalam menata ulang prioritas pembangunan. Efisiensi tidak harus dimaknai sebagai pengurangan, melainkan sebagai upaya mengefektifkan setiap rupiah agar lebih berdampak luas bagi masyarakat.
Wali kota yang visioner akan menjadikan keterbatasan sebagai tantangan untuk melakukan reformasi birokrasi, memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta, dan menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang belum tergarap maksimal. Langkah-langkah seperti digitalisasi pelayanan publik, pengendalian belanja non-prioritas, serta pemberdayaan ekonomi lokal bisa menjadi jalan tengah antara keterbatasan fiskal dan tuntutan pembangunan.
Karena pada akhirnya, berbenah bukan hanya tentang membangun fisik kota, tapi juga membangun kesadaran baru dalam tata kelola pemerintahan. Saat pusat menekan efisiensi, daerah harus menjawab dengan inovasi.
Program berbenah tidak boleh mati hanya karena defisit. Ia justru harus tumbuh menjadi simbol keteguhan kepala daerah dalam menjaga arah pembangunan, meski di tengah badai penghematan. Sebab, dari situ lahir pemimpin yang tangguh — bukan karena banyaknya anggaran, tapi karena kemampuannya memaksimalkan yang terbatas untuk sebesar-besarnya kemajuan rakyatnya.
Dan kita percaya, Tanjungpinang di bawah nahkoda bapak H. Lis Darmansyah, SH., akan mampu melewati ujian fiskal ini, dan terus berbenah menuju masyarakat lebih sejahtera.
Penulis: M. Gede Suargana
Editor: Dms.
