KARIMUN, harianmetropolitan.co.id – Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, angkat bicara terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin yang terjadi di Pulau Belat, Desa Sebele, Kecamatan Belat, dalam hampir sepekan terakhir.
Kelangkaan tersebut membuat ratusan warga kesulitan memperoleh BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Kondisi itu juga berdampak terhadap kegiatan pertanian, perkebunan hingga transportasi masyarakat.
Menanggapi persoalan tersebut, Bupati Karimun mengatakan Pemerintah Kabupaten Karimun tengah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mencari solusi atas terganggunya pasokan BBM di wilayah kepulauan.
“Kami sedang melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi agar BPH Migas menunda atau belum menerapkan aturan yang dibuat mereka. Karena aturan ini belum tepat dengan kondisi daerah kepulauan, daerah terluar, dan daerah perbatasan seperti kita,” ujar Ing Iskandarsyah, Rabu, 16 September 2026.
Menurutnya, persoalan distribusi BBM bersubsidi berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), sementara Pertamina menjadi pihak yang menjalankan penyalurannya.
Karena itu, Pemkab Karimun akan terus berkoordinasi dan mendorong pemerintah pusat agar persoalan tersebut segera mendapat penyelesaian, khususnya untuk wilayah-wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis berbeda dengan daerah daratan.
“Kita harus mendesak langsung ke pusat, bahkan ke Bapak Presiden, agar persoalan ini segera diselesaikan,” tegasnya.
Selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, Pemkab Karimun juga telah menjalin komunikasi dengan pihak Pertamina di Batam. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM ke wilayah kepulauan tetap berjalan.
“Kami sudah berkomunikasi juga dengan Pertamina di Batam agar tetap menyalurkan BBM-nya, terutama ke kecamatan-kecamatan yang berada di pulau-pulau. Mudah-mudahan Pertamina bisa segera menyalurkannya kembali,” kata Bupati.
Pulau Belat sendiri dihuni sekitar 430 kepala keluarga. Pasokan BBM menjadi kebutuhan penting masyarakat karena digunakan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
Terhentinya pasokan BBM selama hampir satu minggu membuat aktivitas masyarakat terganggu. Pemkab Karimun menyatakan akan terus mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut hingga distribusi BBM kembali normal.
Pemerintah daerah berharap koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, BPH Migas, dan Pertamina dapat segera menghasilkan solusi sehingga kebutuhan BBM masyarakat di wilayah kepulauan Karimun kembali terpenuhi. (Hariono)
