KARIMUN, harianmetropolitan.co.id – Kelangkaan gas LPG 3 kilogram di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, tak hanya berkaitan dengan kuota. Penumpukan 29.110 tabung rusak dan hambatan birokrasi kepabeanan menjadi persoalan utama yang mengganggu distribusi gas bersubsidi tersebut.
Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan itu. Salah satunya dengan mendorong pendirian Bengkel Pemeliharaan Tabung (BPT) di Karimun agar perbaikan tabung tidak lagi bergantung pada fasilitas di Batam atau Tanjung Uban.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Distribusi LPG 3 Kg yang digelar Pemerintah Kabupaten Karimun pada Selasa, 27 Oktober 2026. Rapat ini digelar untuk merespons keluhan masyarakat terkait antrean dan sulitnya mendapatkan gas bersubsidi.
Berdasarkan data hingga September 2026, realisasi penyaluran LPG 3 kg di Karimun telah mencapai 5.465,04 metrik ton (MT) dari target kuota 6.617 MT.
Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan distribusi tidak semata-mata disebabkan oleh kekurangan kuota. Penumpukan puluhan ribu tabung afkir di gudang agen, ditambah kendala logistik pelayaran antarpulau, turut menghambat kelancaran pasokan.
Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat dan 26.698 pelaku usaha mikro di Karimun yang bergantung pada LPG 3 kg untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun menjalankan usaha.
Di sejumlah wilayah kepulauan, distribusi bahkan mengalami penurunan frekuensi. Pengiriman LPG ke Pulau Kundur, misalnya, yang sebelumnya mencapai empat hingga lima kali dalam sepekan, kini hanya dua hingga tiga kali.
Iskandarsyah mengatakan pemerintah daerah memahami keresahan masyarakat dan pelaku usaha mikro yang kesulitan memperoleh gas bersubsidi tersebut.
“Setelah kita urai, masalah utamanya ada di puluhan ribu tabung yang rusak (afkir) dan rantai distribusi yang terhambat birokrasi. Ini tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa,” kata Iskandarsyah, Selasa, 27 Oktober 2026.
Selain mendorong pendirian bengkel pemeliharaan tabung, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Bea Cukai dan Pertamina untuk mengupayakan penerapan mekanisme Jalur Hijau kepabeanan di kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ).
Menurut Iskandarsyah, mekanisme tersebut diharapkan dapat mempercepat proses keluar-masuk tabung kosong yang akan diperbaiki sehingga tidak tertahan oleh prosedur administrasi.
“Tabung kosong yang akan diperbaiki tidak boleh tertahan regulasi, sehingga waktu tunggu bisa dipangkas hingga 80 persen. Saya pastikan pemerintah daerah hadir untuk menjaga dapur masyarakat dan UMKM kita tetap mengepul,” ujarnya.
Target Perbaikan Ribuan Tabung per Bulan
Untuk mengatasi persoalan dalam jangka pendek, Iskandarsyah meminta Pertamina Patra Niaga dan para agen mempercepat perbaikan tabung rusak sebanyak 5.000 hingga 7.500 unit per bulan.
Pemerintah daerah juga mendorong penambahan armada kapal pengangkut LPG guna memulihkan frekuensi pengiriman ke pulau-pulau yang mengalami gangguan pasokan.
Percepatan perbaikan tabung dan penguatan armada distribusi dinilai penting untuk memastikan ketersediaan LPG 3 kg kembali normal, terutama bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada gas bersubsidi.
Di sisi lain, Pemkab Karimun mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying.
Masyarakat juga diminta melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan praktik penimbunan LPG maupun penjualan dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Pemerintah daerah berharap koordinasi dengan Pertamina dan Bea Cukai dapat segera menghasilkan solusi konkret agar hambatan distribusi LPG 3 kg di wilayah kepulauan Karimun dapat diatasi secara berkelanjutan. (Aprilia)
Editor: Erwin
