“Aparat diminta periksa keuangan KPUD Natuna”
harianmetropolitan.co.id, NATUNA– Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Natuna, di bawah komando Junaidi, tampaknya perlu mendapat sorotan. Pasalnya, Ketua baru stok lama ini “tidak peduli” terhadap nasib para petugas pelipat surat suara pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden.
Sumber media harianmetropolitan menyebut, belasan pekerja pelipat surat suara tidak dibayar gajinya oleh KPUD Natuna, sejak mulai bekerja. “Sudah hampir 3 bulan upah kami tidak dibayar,” ucap sumber.
Tentu, kejadian memalukan ini mencoreng nama baik lembaga tinggi negara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Parahnya, salah satu pekerja yang berharap agar upahnya di bayar untuk biaya persalinan, tidak juga di “gubris”.
Sumber media harianmetropolitan menambahkan, di periode Ketua KPUD Natuna sebelumnya (Affuandris), belum pernah terjadi seperti ini. Begitu selesai melipat kertas surat suara, paling lama 4 hari kemudian sudah langsung di bayar. “Kalau sekarang hampir 3 bulan,” ucapnya berapi-api.
Ironisnya, itikad baik lima orang Komisioner KPUD Natuna tidak ada. “Sampai sekarang kami tidak ada kejelasan kapan di bayar. Padahal kami kerja siang malam, sampai pinggang pun sakit,” ucapnya.
Anehnya sumber menyebut, bakal ada pemotongan uang tip pelipat surat suara sebesar Rp25, untuk setiap surat suara, dengan dalih biaya sortir. “Awalnya kami di janjikan Rp200, tapi akan dipotong lagi,” tambahnya.
Sumber harianmetropolitan pun bingung, mengapa ada biaya pemotongan dengan dalih biaya sortir, sementara petugas pelipat surat suara di lapangan sendiri yang melakukan penyortiran. “Coba dicek nanti bang,” jelasnya.
Oleh sebab itu sumber harianmetropolitan berharap, agar pihak kepolisian atau kejaksaan dapat membantu mengatasi permasalahan para petugas pelipat surat suara. “Kalau tak dibayar bakal kami demo,”katanya.
Hingga berita ini terbit, Ketua KPUD Natuna, Junaidi belum berhasil di konfirmasi. Staf KPUD Natuna menyebut, sedang ada tugas dalam daerah. Beberapa Komisioner lain pun enggan berkomentar saat dikonfirmasi, Jumat 12 April 2019. “Pembayaran upah pelipat surat suara kewenangan Ketua KPUD Natuna, Junaidi,” kata salah satu komisioner KPUD.
Lantas, mengapa Ketua KPUD Natuna, Junaidi belum membayar upah petugas pelipat surat suara, hingga saat ini?. Simak kelanjutannya. (*Rian)
