Tanjungpinang- (harianmetropolitan.co.id). Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian SK DPRD tentang Rekomendasi DPRD terhadap LKPj Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 di Aula DPRD Tanjungpinang, Senggarang, Selasa (14/5/2019) Siang.
Rapat Paripurna terbuka dipimpin oleh Wakil Ketua II, Ahmad Dani dan dihadiri anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Walikota Tanjungpinang, H. Syahrul, S.Pd dan jajaran OPD di lingkungan Pememerintah Kota Tanjungpinang, se-Kota Tanjungpinang.
Paripurna dengan Penyampaian SK DPRD tentang Rekomendasi DPRD terhadap LKPj Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 dibacakan oleh Sekretaris Pansus LKPj, Hasan, SE. Keputusan DPRD Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Rekomendasi DPRD Kota Tanjungpinang Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.
Dalam laporannya Hasan menyampaikan, beberapa rekomendasi dari 23 bidang yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah, adapun rekomendasi yang kami berikan.
“Ada 5 Organisasi Perangkat Daerah yang kita berikan prioritas catatan penting dilihat dari segi serapan anggaran masih rendah dan kinerja masih kurang serta tentang kesesuaian anggaran di RPJMD Walikota Tanjungpinang Tahun 2018,” terangnya.
Catatan penting tersebut diberikan berdasarkan hasil pembahasan DPRD Kota Tanjungpinang bersama Bapelitbang Pemerintah Kota Tanjungpinang, “setelah kita lakukan pembahasan bersama, hasilnya ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberikan prioritas catatan penting, yakni Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang; Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.” ungkapnya.
“Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya juga diberikan catatan, namun 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini diberikan catatan penting.” jelasnya. (humas DPRD Kota)
