harianmetropolitan.co.id, Jambi– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke tujuh kalinya.
Opini WTP tersebut disampaikan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Heri Ridwan, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa 02 Juli 2019.
Fachrori Umar mengapresiasi Opini WTP yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Ia menyatakan, bahwa diperolehnya opini WTP tersebut merupakan buah dari kerja keras semua OPD dan semua pihak terkait.
Terkait adanya beberapa rekomendasi dari BPK, Fachrori meminta OPD terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tepat substansi dan tepat waktu.
Ia menyatakan, pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan ini dilakukan untuk memberikan keyakinan terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan efektivitas sistem pengendalian interen pemerintah.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Heri Ridwan, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi memperoleh Opini WTP atas penilaian laporan keuangan tahun anggaran 2018.
Heri menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah harus berbasis akrual, disajikan lebih transparan dan akuntabel.
Iapun mengakui, meskipun laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi memperoleh Opini WTP, tetapi masih menemukan beberapa hal yang harus diperbaiki oleh Perintah Provinsi Jambi sehingga permasalahan tersebut tidak terulang lagi, diantaranya permasalahan dalam pembayaran tunjangan guru dan pengelolaan BOS.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi menyerahkan hasil pemeriksaan LHP Pemerintah Provinsi Jambi.
Laporan: Novalino
