harianmetropolitan.co.id, Lingga – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJ) APBD tahun 2018 Bupati Lingga menjadi Peraturan Daerah (Perda), di ruang rapat paripurna, Selasa, 23 Juli 2019.
Turut dihadiri para kepala OPD di lingkungan Pemerintah kabupaten Lingga, unsur Polri dan TNI, Kepala Desa dan BPD serta para anggota DPRD Lingga.
Disetujuinya rancangan perda tersebut agar segera di evaluasi pemerintah daerah termasuk catatan dan rekomendasi yang diberikan dalam rapat sebelumnya.
“Diantara catatan diharapkan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya,” kata juru bicara DPRD Lingga, Agus Norman saat membacakan laporan persetujuan Ranperda LPJ menjadi Perda
Agus Norman juga mengatakan selamat kepada Pemkab Lingga karena telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut dari BPK RI. Prestasi ini dinilainya cukup baik bagi daerah.
Sementara itu, Wakil Bupati Lingga, M Nizar yang pada saat itu turut mengucapkan terimakasih atas disetujuinya LPJ APBD 2018. Menurutnya hasil ini tidak lepas dari sinergitas yang baik antar DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga
“Semoga kerjasama ini kita jalin terus sebagaimanamestinya. Saya juga sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dari pak bupati yang tidak bisa hadir dalam rapat ini ,” ucap Nizar.
Penulis: SR
