harianmetropolitan.co.id, Natuna– Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Natuna melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Natuna, di Hotel Natuna, Rabu 06 November 2019. Hadir pada kegiatan ini, Ketua DWP Natuna Septi Wan Siswandi, Ketua KPPAD Natuna Susilawati Barus, Kepala Dinsos P3A Natuna Rika, TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan/Desa.
Dalam sambutannya, Kepala Disdukcapil Natuna Ilham Kauli mengatakan, rencana penandatanganan PKS ini sudah disampaikan kepada Ketua TP PKK Kabupaten Natuna, Hj Nurhayati Hamid Rizal, dan rencana ini disambut baik olehnya.
Ilham Kauli menjelaskan, hal ini diawali dari hasil rapat kerja di Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka menuju Indonesia Layak Anak. Pada rapat tersebut dibagi beberapa klaster, salah satunya klaster yang berkaitan dengan hak sipil dan menghasilkan berbagai rencana aksi yakni hak sipil anak.
“PKS ini merupakan rencana aksi dari rapat kerja di provinsi kemarin, hak sipil anak dari segi kelembagaan. PKS ini untuk mendukung dalam rangka cakupan kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Indonesia Anak (KIA) guna mendukung kota layak anak,” ucapnya.
Ilham Kauli memaparkan, ruang lingkup dari PKS ini adalah membangun informasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui PKK disetiap jenjangnya, sehingga sasaran untuk meningkatkan cakupan dari Akta kelahiran dan KIA bisa dicapai.
“Dengan PKS ini, TP PKK Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa tidak usah lagi merasa segan-segan untuk menyampaikan data-data anak disabilitas kepada Disdukcapil Natuna karena kami ada program untuk itu, kami akan datang untuk menjemput data-data tersebut”, katanya
Salah satu kewajiban negara adalah setiap anak yang lahir harus terregistrasi dengan memiliki akta kelahiran dan kartu indentitas anak. Manfaat dari registrasi anak ini adalah melindungi anak dari kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dapat pelayanan kesehatan, anak mendapat perlindungan asuransi, pelayanan sosial dan perbankan.
Saat ini, untuk Kabupaten Natuna, anak dari usia 0-17 tahun kurang satu hari, telah memiliki KIA lebih kurang tiga belas ribu anak. Tahun lalu, Kabupaten Natuna menerima penghargaan dari Menpan RB dari aspek pelayanan publik dengan predikat Baik dan penghargaan dari Provinsi Kepri dengan inovasi pelayanan kependudukan. “Tahun ini, Bupati Natuna sudah diundang untuk mendapat penghargaan lagi,” katanya.
Berbagai penghargaan ini, menurutnya tidak membuat Disdukcapil Natuna merasa puas dan berbangga diri, tapi menjadi pacuan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa merasakan kehadiran negara dengan dipenuhinya hak-haknya. Selain itu, penghargaan ini merupakan kerjasama yang baik dari semua stakeholder karena tanpa kerjasama sulit untuk melakukan hal ini.
“Dari hasil pelayanan kami, alhamdulilah di tahun 2018 Dinsos P3A Natuna dengan dukungan data dan dokumen yang diberikan, mendapat KLA dengan Predikat Pratama. Ini merupakan hasil kerjasama yang baik dari semua stakeholder. Untuk 2019, Dinsos P3A Natuna menargetkan KLA tingkat Madya,” katanya.
Untuk itu ia berharap, dengan adanya penandatanganan PKS dengan TP PKK, pelayanan administrasi kependudukan dari Disdukcapil Natuna semakin lebih baik lagi dan dirasakan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Natuna.
Sementara itu, Ketua TP PKK Natuna Hj Nurhayati Hamid Rizal mengatakan, Disdukcapil Natuna merupakan dinas kedua yang melakukan PKS dengan pihaknya. “Dinas yang pertama yang melakukan PKS dengan kami adalah Dinas Ketahanan Pangan Natuna, dinas yang lain belum berani,” katanya.
Hj Nurhayati menjelaskan, PKS ini merupakan hal penting dalam pemenuhan dan melindungi hak-hak anak. Peran PKK dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah sangat diperlukan, salah satunya cakupan Akta kelahiran dan KIA yang merupakan akses bagi anak untuk dokumen kependudukannya.
“Setelah adanya perjanjian ini, peran aktif dari TP PKK dari semua tingkatan sangat diperlukan. Kita dukung program-program daerah, perhatikan dengan seksama anak-anak yang belum ada akta kelahiran dan KIA, laporkan ke Disdukcapil Natuna agar segera didata,” kata Hj Nurhayati dihadapan forum.
Agar program ini berjalan dengan baik, Hj Nurhayati mengatakan perlu kerjasama yang baik dan saling bahu membahu. Baginya, penghargaan yang selama ini didapat oleh Kabupaten Natuna bukanlah hasil kerja dari perorangan melainkan kerjasama yang baik dari setiap instansi. “Intinya bahu membahu, PKK Natuna siap untuk mensukseskan program Disdukcapil Natuna,” imbuhnya. (*Rian)
