harianmetropolitan.co.id, Kampar– Masyarakat Desa Bukit Melintang, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, mendatangi Kantor Camat guna menyampaikan aspirasi keberatan tentang proses Pilkades Bukit Melintang. Warga tidak menerima pembentukan panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa karna dinilai panitia tidak netral. Oleh sebab itu masyarakat Desa Bukit Melintang membentuk tim sanggahan pelanggaran pilkades.
“Kami tidak menerima pembentukan panitia Pilkades Bukit Melintang karna panitia selaku pelaksana tidak netral dan KPPS sudah di interpensi oleh calon 01 sebagai Kepala Desa aktif saat ini. Kami punya saksi,” ujar Ketua Tim Sanggahan Rachmat Sumpena, kepada harianmetropolitan.co.id, Jumat 29 November 2019.
Rachmat mengaku, Ketua KPPS ikut mengkampanyekan dan mengajak orang untuk memilih calon kades nomor urut 01.
Ironisnya, saat rapat pembentukan panitia pilkades dan KPPS, hanya dilaksanakan Ketua BPD dan Ketua KPPS tanpa melibatkan aparat desa, anggota BPD Dusun, RT dan RW.
“Kami berharap, agar dilakukan pemilihan ulang, dan kalau terjadi pemilihan ulang kami minta panitia harus independent, bila perlu tidak dari dalam tapi dari luar desa, misalnya dari kecamatan untuk menjadi panitia,” katanya.
Sementara itu, Camat Kuok Darusmar, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa, laporan mereka diterima bersama Kapolsek, dan Upika (Unsur Pimpinan Kecamatan) dan Tim Kecamatan. Sayangnya, camat mengaku tidak ada kewenangan, sehingga akan di limpahkan ke Pemerintah Kabupaten. (*Amri)
