harianmetropolitan.co.id, Natuna– Pasca viralnya berita kasus dugaan korupsi proyek penyediaan/pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap tahun 2019, milik Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, senilai Rp1.588.596.000, membuat Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Natuna, Marzuki, angkat bicara.
Saat dikonfirmasi redaksi media harianmetropolitan, via telpon whatsApp, Ahad 15 Desember 2019, Marzuki sangat menyesalkan perbuatan oknum Pjs. Kepala Desa Sededap.
Ia meminta, agar Yakup dapat menyelesaikan persoalan ini, dengan cara menarik kembali bantuan, dan memberikannya kepada penerima sesuai data Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. “Kalau hal ini dibiarkan, akan masuk keranah hukum dan dapat dipidana,” ucapnya.
Ketua Komisi II DPRD Natuna itu juga prihatin melihat cara kerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, dibawah komando Zakimin. Selaku kepala dinas, seharusnya Zakimin dapat memonitor penyerahan bantuan dengan ketat agar tidak disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Sebab, kegiatan ini sudah menghabiskan anggaran perjalanan dinas hingga ratusan juta rupiah, tapi sasaran penerima bantuan tidak tepat. Ironis bukan.
Selain itu, kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, ternyata sudah sering dikritisi anggota dewan. Selain masalah aset Balai Benih Ikan, Marzuki juga pernah terkejut karna pokok-pokok pikiran dari hasil reses, ditolak mentah-mentah Dinas Perikanan Natuna.
Padahal, pokok pikiran tersebut merupakan keluhan masyarakat, seperti permintaan bantuan alat tangkap ikan (bubu). “Masyarakat kita orang susah, kalau pemerintah bantu alat tangkap, tentu sudah meringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhan ekonomi,” ucapnya.
Akibat kebobrokan kinerja Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Ketua Komisi II akan segera memanggil dinas terkait, guna meminta pertanggungjawaban atas persoalan bantuan alat tangkap ikan yang sudah menghabiskan keuangan negara senilai Rp1.5 milyar. “Selesai reses, kita panggil Kepala Dinas Perikanan Natuna,” tegasnya.
Ia akan mempertanyakan spek barang dan data penerima alat bantuan nelayan bernilai milyaran rupiah tersebut. Meski demikian, ia meminta agar Bupati Kabupaten Natuna, Abdul Hamid Rizal, dapat mengevaluasi kinerja anak buahnya, khususnya, Zakimin, agar sinergitas OPD dan DPRD dapat berjalan.
Hingga kini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Natuna, dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Zakimin, belum terkonfirmasi. Bersambung. (*Rian).
