Tanjungpinang- (harianmetropolitan.co.id). Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mengusulkan 17 rancangan peraturan daerah kepada DPRD untuk tahun 2020. Namun, dari 17 program pembentukan peraturan daerah (propemperda) yang diusulkan, ada 6 propemperda yang menjadi skala prioritas yang akan dibahas bersama panitia khusus untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah kota Tanjungpinang.
Keenam propemperda yang menjadi skala prioritas itu adalah Ranperda tentang perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanjungpinang, Ranperda tentang perseroan terbatas Tanjungpinang Makmur Bersama.
Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah kota Tanjungpinang nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah kota Tanjungpinang nomor 2 tahun 2010 tentang pengujian kendaraan bermotor.
Kemudian, Ranperda tentang pencabutan peraturan daerah kota Tanjungpinang nomor 9 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat dewan pengurus KORPRI, dan ranperda tentang pencabutan peraturan daerah kota Tanjungpinang nomor 10 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja RSUD.
“Dari 17 propemperda yang kita usulkan di tahun 2020, 6 diantaranya menjadi prioritas yang harus kita gesa, karena kita sudah mulai tahun anggaran,” ucap Wali Kota Tanjungpinang, H. Syahrul, S. Pd kepada sejumlah jurnalis, usai menyampaikan pidatonya pada rapat paripurna penyampaian program pembentukan peraturan daerah, di kantor DPRD kota Tanjungpinang, Kepri, Rabu (22/1/2020).
Dikatakan wali kota, propemperda yang diusulkan pemko Tanjungpinang ini merupakan ranperda yang berkaitan dengan kepentingan masyatakat dan kehidupan bernegara melalui regulasi bentuk perda yang akan menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Mudah-mudahan kurun waktu 1 tahun ini, 17 propemperda yang diusulkan dapat mencapai target,” pungkasnya
Dalam laporannya, Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang, Hendra Jaya mengatakan adapun daftar prioritas rancangan peraturan daerah yang merupakan inisiatif DPRD terdiri dari satu ranperda dan 17 ranperda merupakan usulan pemko Tanjungpinang.
“Satu ranperda inisiatif DPRD tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility,” ujarnya.
Hendra berharap apa yang dirintis hari ini menjadi komitmen bersama untuk membentuk dan menciptakan peraturan daerah yang berkualitas, bukan saja dari sisi substansi materinya tetapi juga prosedur formil yang senantiasa merujuk dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rapat paripurna tersebut dibuka Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga, dihadiri Wakil Wali Kota, Hj. Rahma, S. IP, anggota DPRD, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, dan lurah. Doni.
