Rapat ini guna menjelaskan hasil pertemuan pemerintah daerah bersama Kemenkopolhukam dan Komisi IX DPR RI, kemarin, di Jakarta.
Rapat di aula kantor Bupati tersebut dihadiri, Ketua DPRD Natuna, Andes Putra, Sekretaris Daerah Natuna, Wan Siswandi, dan seluruh stakeholder, termasuk media nasional dan lokal.
Rapat ini bertujuan untuk meredam kekhawatiran masyarakat Natuna, terkait bahaya virus Corona. Ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh orang nomor satu di Natuna itu, diantaranya, Bupati meminta agar, pemerintah pusat dapat menjamin kesehatan warga Natuna, dengan membangun posko kesehatan, Kementrian Kesehatan berkantor di Natuna.
Bahkan, Hamid menegaskan, agar pemerintah pusat dapat membantu daerah dalam melengkapi fasilitas RSUD Natuna yang kini masih tipe C. “Kalau dapat, dengan bantuan pusat, RSUD Natuna naik tipe A,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf pemerintah pusat terhadap masyarakat Natuna, atas keterlambatan sosialisasi penempatan WNI dari Wuhan. Bupati menjelaskan, keterlambatan informasi, karna pemerintah Tiongkok hanya memberi waktu 24 jam untuk WNI keluar dari Wuhan, Cina, sehingga tidak ada waktu untuk memberi sosialisasi.
Pihak pemerintah juga menjamin, WNI itu sehat, bahkan syarat dari World Health Organization (WHO) dan Pemerintah Tiongkok, batuk dan pilek saja tidak boleh keluar. Sehingga, setelah di cek di beberapa tempat yang memiliki pangkalan militer memadai, sehingga dipililah Natuna.
Oleh sebab itu, pemerintah pusat berharap, agar masyarakat dan para pejabat tidak khawatir, karna penanganan WNI sesuai prosedur WHO. (*Rian)
