harianmetropolitan.co.id, Anambas -Pemeritah Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Aula lantai III Kantor Buapti Anambas, Kamis, 27 Februari 2020.
Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris, mengatakan, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 255 pulau dengan besar wilayah daratan 1,3 persen, dan lautan 89 persen lebih serta masyarakat Anambas dominan bekerja sebagai Nelayan, Petani, PNS dan para pedagang.
Program dan koordinasi supervisi pencegahan merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman pencegahan korupsi integrasi yang telah ditandatangani Bupati, Walikota, Gebernur Kepulauan Riau dengan KPK RI pada tanggal 16 Mei 2017 di Tanjungpinang.
Program ini sebagaimana telah ditetapkan peraturan Bupati nomor 494 tahun 2018 tentang rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi dan pembentukan satuan tugas pelaksana terencana aksi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018-2019.
Selanjutnya pelaksanaan dilanjutkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nomor 40 Tahun 2019, dari Sekretaris Daerah tentang kelompok kerja rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2019.
Pada tahun 2018 KPK telah meperkenalkan aplikasi monitoringprotection andcv kepada seluruh Kabupaten Kota di Kepulauan Riau. Aplikasi tersebut dibuat untuk memudahkan monitoring dari KPK dan dengan aplikasi tersebut pemerintah daerah bisa menyampaikan laporannya dan melakukan elsetetment tanpa menunggu tim dari KPK datang untuk memonitor.
Bupati menghimbau kepada seluruh OPD Kabupaten Kepulauan Anambas, apapun bentuk perizinan segera mungkin menyerahkan kepada PTSP satu pintu.
“Saya berharap dengan kehadiran tim Korpsupgah di Kabupaten Kepulauan Anambas ini dapat memberikan wawasan sekaligus memantapkan tindaklanjut implementasi program pemberantasan korupsi sehingga perbaikan perbaikan dapat dilaksanakan dengan secara baik dan bisa mepersempit ruang bagi pelaku korupsi didaerah mari kita ciptakan pemerintah yang bersih bebas dari praktek – praktek Korupsi sehingga tujuan pembangunan Nasional maupun daerah dapat dilaksanakan penuh rasa tanggung jawab dan tepat sasaranya,” tutur Bupati
Sementara itu, Koordinator Wilayah II KPK RI, mengatakan bahwa dirinya selaku koordinator wilyah II KPK RI dengan membidangi empat Provinsi yakni, Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau,” ujarnya.
Tugasnya ada dua koordinasi dan supervisi terkait dengan tindak pidana Korupsi, dan tindak pidana pencegahan korupsi.
Ia menjelaskan, peraturan pemerintah nomor 54 strategi nasional terkait pencegahan tindak pidana Korupsi, yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah bagaimana salah satunya adalah menggunakan andctv secara formil bisa melihat secara progres setiap daerah.
Ia berharap dengan program andcv ini tidak ada lagi tindak pidana Korupsi khususnya Kabupaten Kepulauan Anambas maupun provinsi Kepulauan Riau.
“Terkait dengan tindak pidana korupsi UU no.31/1999 Jo. UU No. 20/ 2001 kita telah mengelompokan ada tujuh jenis tindak pidana korupsi yakni, kerugian keuangan Negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi,” katanya.
Menurutnya, pada umumnya di daerah sering melanggar pasal 2 perbuatan melawan hukum dan pasal 3 penyalahgunaan wewenang contoh terkait dengan pengadaan barang dan jasa terkait, penyalahgunaan wewenang dengan jabatan.
Dalam pasal 2 dan 3 ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, terkait penyelengara negara, perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan orang lain, merugikan keuangan negara.
“Terkait dengan pemegang kekuasaan pengadaan barang dan jasa mulai dari PA, KPA, PPK, mohon dalam pelaksanaan ini sesuai dengan aturan pepres yang telah ditetapkan,” tegas Haris.
Kegiatan itu dihadiri Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Koordinator Wilayah II KPK RI, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepala OPD, SKPD, Forkofimda, Camat se-Kabupaten Kepulauan Anambas. (Roza)
