harianmetropolitan.co.id, Anambas– Team Jaksa Pengacara Negara Cabjari Natuna di Tarempa bekerja sebagai pendampingan hukum terhadap kegiatan refocussing, Realokasi Anggaran dan Pengadaan Barang Dan Jasa, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Anambas, Jumat 8 Mei 2020. Hal ini diakui Kacabjari Tarempa, Allan Baskara.
Allan menjelaskan, bahwa tugas kejaksaan sebagai pendamping hukum tersebut di atur pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.
“Di bidang perdata dan tata usaha negara,
Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah,” ujarnya
Ia juga menambahkan, pendampingan hukum ini meliputi pemberian pendapat hukum (legal opinion) serta pendampingan hukum (legalassistance), seperti, memberikan pendapat hukum atau konsultasi hukum terhadap rencana anggaran dan biaya dari masing-masing OPD teknis yang menjalankan program penanganan Covid-19.
Melakukan review bersama terkait dengan RAB yang telah disusun, memberikan saran masukan dari segi tinjauan yuridis normatif terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa agar berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Melakukan rapat koordinasi secara berkala dalam rangka evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan harus sesuai aturan perundang-undangan.
Dengan harapan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan anambas mendapat output atau hasil sesuai yang diinginkan. “Saya mengucapkan trimaksih atas kepercayaan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas,” ucapnya. (*Roza)
