Batam – (harianmetropolitan.co.id). Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Suryadi Sardi meminta Pemprov Kepri Harus memilih orang-orang berkualitas yang akan mengisi jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepri.
Ia menilai, posisi ini sangat penting, dan dibutuhkan sosok pejabat yang berkualitas dan memiliki hubungan dan komunikasi yang baik dengan legislatif. Pihaknya pun meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepri agar tidak asal pilih calon pejabat yang tidak memiliki kualitas.
“Para calon yang akan duduk dan dipilih ini jangan asal pilih dan sembarang. Namun juga harus dilihat dari nilai-nilai dan bobot-bobot yang masuk dalam kategori berkualitas. Intinya harus orang-orang yang berkualitas dan tidak tiba-tiba saja muncul untuk menangani kinerja yang masuk dalam kategori berat tersebut,” kata Surya Sardi saat ditemui awak media, Kamis (27/8/2020).
Menurut Sardi, proses seleksi jabatan terbuka (open bidding) yang digelar pemerintah Provinsi Kepulauan Riau saat ini masih bergulir untuk jabatan Kepala OPD. Tercatat sejumlah pelamar untuk formasi telah melalui berbagai proses. Mulai dari kelengkapan administrasi dan wawancara dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) di Kemendagri dan BPKP.
“Karena posisinya sudah tiga besar, maka hak proregratif-nya ada di pak Gubernur. Harapan kami pak Gubernur bisa bijak menentukan pilihannya. Dan kami minta melihatnya secara objektif para calon-calon tersebut,” tambahnya.
Salah satu posisi yang menjadi sorotan Suryadi adalah pada Open Bidding di Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan di Pemerintah Provinsi Kepri. Di mana ada sejumlah nama yang disebut-sebut akan menduduki posisi tersebut. Diantaranya, Heri Andrianto, SE, MM , Andri Rizal, SE, MM dan Dr. Aries Fhariadi, S.Sos, M.Si. Pihaknya pun meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepri agar tidak asal memilih calon pejabat yang tidak memiliki kualitas. Mengingat, yang namanya perencaan itu harus berkesinambungan. Sehingga tidak putus pada benang merahnya serta historisnya.
“Jadi orang-orang pada posisi ini sudah harus mengikuti dari awal dan tahu persis desainnya Provinsi Kepri itu seperti apa. Jadi bukan orang yang tiba-tiba muncul tanpa mengetahui histori dan Grand desain Kepri itu seperti apa,” tegasnya.
Selain itu, pejabat ini juga harus memiliki rekam jejak dan bukti yang kongkrit kepada Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, tegasnya lagi, dibutuhkan orang-orang yang tepat dan memiliki akses yang tepat hingga cepat baik di daerah maupun ke Pemerintah pusat. Baik itu ke Bappenas, Kemendagri dalam hal ini Dirjen Bangda, Dirjen Bina Keuangan Daerah di Departemen Dalam Negeri. (***).
Doni.
