Tanjungpinang- (harianmetropolitan.co.id). Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang menunjuk lima hakim yang akan menyidangkan kasus dugaan korupsi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) bauksit di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri periode tahun 2018 dan 2019.
“Ada lima hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut,” ujar Humas PN Tanjungpinang, Eduard P Sihaloho kepada harianmetropolitan.co.id, Senin (9/11/2020).
Kelima hakim tersebut yakni Guntur Kurniawan SH sebagai Ketua Majelis Hakim dan didampingi empat Hakim Anggota masing-masing Corpoiner SH, Suherman SH, Weninanda SH dan Albiferri SH.MH.
Tidak hanya itu, lanjut Eduard, untuk menangani kasus tersebut juga ditunjuk dua Panitera Pengganti masing-masing L Siregar dan Nor Asikin SH, sedangkan JPU yakni Dodi Gazali Emil SH.
Selain penunjukan majelis hakim, sambung Eduart, jadwal persidangan perkara tersebut juga sudah ditentukan yakni untuk sidang perdana akan digelar pada 13 November 2020 mendatang.
“Untuk sidang pertama akan digelar hari Jumat tanggal 13 November 2020,” ujarnya.
Eduard mengatakan, adapun dakwaan dalam perkara ini adalah dakwaan primer yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Sedangkan dakwaan subsider yakni Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kejati Kepri menetapkan 12 tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Keduabelas tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Tanjungpinang untuk menjalani proses hukum.
Para tersangka tersebut yakni AJ yang merupakan eks Kadis ESDM Provinsi Kepri, AT yang merupakan mantan Kepala PTSP Provinsi Kepri dan tersangka berinisial WBY, HEM, S, J, MAA, MA, ER, J, AR dan BSK.
Kepala Seksi Penuntutan Pidana Khusus Kejari Kepri, Dodi Gazali Emil SH, mengatakan, saat dilimpahkan ke pengadilan, berkas perkara untuk 12 tersangka tersebut dirangkum dalam 10 berkas perkara. (Rindu Sianipar)
