Tanjungpinang- (harianmetropolitan.co.id). co.id. Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun ini melaksanakan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Se-Kota Tanjungpinang.
Tak tanggung-tanggung demi kenyamanan para pengguna jalan, DPUPR menggelontorkan anggaran pekerjaan ini melalui metode swakelola sebesar Rp 950.000.000 dibagi menjadi dua sumber mata anggaran kegiatan (MAK). Anggaran dengan kode MAK 1.03.1.03.01.01.18.03.5.2.3.59.03
Senilai Rp250.000.000 sedangkan MAK 1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.59.03 Rp700.000.000. Namun pos anggaran ini tidak menerangkan secara spesifik masing-masing kegiatannya.
Menurut Plt OPD Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Zulhidayat, S.Hut, saat dikonfirmasi awak media ini, jika swakelola yang dipilih ada Swakelola Tipe I, serta alat berat digunakan melalui jasa penyedia atau rekanan, sedangkan tenaga kerja menggunakan personil dari Dinas yang dipimpinnya.
“Jelas lah tipe 1 Bg. Untuk alat kite tetap pake rekanan,,,karna kami belum punya AMP sendiri yg memadai. Untuk tenaga kerja dari kita,” terangnya melalui pesan WA, Rabu (25/11/2020).
Zulhidayat, S.Hut, membenarkan jika bahan material pemeliharaan jalan se-Kota Tanjungpinang dilaksanakan oleh penyedia. “Betul Robi. Aturannya memang begitu,” teangnya dari pesan WA,
Jawaban dari Zulhidayat terkait penggunaan jasa penyedia didalam paket swakelola tersebut semakin mengundang partanyaan, dikarenakan penyedia yang dimaksud tidak diumumkan atau diinput melalui Website SIRUP LKPP dengan kategori Penyedia Dalam Swakelola, melainkan hanya di Paket Swakelola tanpa memuat perinciannya adanya penyedia didalamnya, padahal di dalam paket swakelola ada penggunaan penyedia.
Zulhidayat, S.Hut, menjelaskan jika swakelola juga membutuhkan keberadaan penyedia, untuk pengadaan material dan alat.
“Dalam swakelola juga membutuhkan keberadaan penyedia. Untuk pengadaan material dan alat. Proses pemilihan penyedia di dalam swakelola menggunakan perpres,” jelas Zulhidayat melaui pesan WhatsApp
Terkait rekanan yang menjadi penyedianya tidak diketahui pasti badan usahanya, pasalnya Zulhidayat tidak mengingat satu-persatu. “Ngga ingat,,,banyak sekali penyedia di pinang ne bg. Ngga hapal satu2. Yg pasti pasti pakai penyedia dan dipilih melalui proses pemilihan sesuai Perpres PBJ,” ungkapnya dari pesan WA
Terkait pengumuman penyedia di dalam swakelola di dalam sistem SIRUP LKPP, Zulhidayat dengan tegas mengatakan tidak, diumumkan melalui swakelola. ” Ya tidak laaah. Diumumkannya swakelola bg,” tegas Zulhidayat melalui pesan WA
Agar lebih jelas media ini pun menanyakan hal terkait penyedia dalam swakelola pada seorang Pokja UKPBJ (Kelompok Kerja Unit Pengadaan Barang Jasa) yang tidak perlu disebutkan namanya. Dirinya mempertegas berkali-kali pengumuman Penyedia Dalam Swakelola diumumkan melalui SIRUP bukan LPSE.
“Tidak..tetapi diumumkan di SiRUP. diumumkan bukan di lpse tetapi di Sistem Rencana Umum Pengadaannya,” jelasnya
Berikut penjelasan terkait RUP dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedomam Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bunyi dari ayat 2 dari pasal 28, RUP Swakelola memuat paling sedikit: a. nama dan alamat PA/KPA; b. nama paket Swakelola yang akan dilaksanakan; c. tipe Swakelola; d. nama Penyelenggara Swakelola; e. uraian pekerjaan; f. volume pekerjaan; g. lokasi pekerjaan; h. sumber dana; i. besarnya total perkiraan biaya Swakelola; dan j. perkiraan Jadwal Pengadaan Barang/Jasa. (Robi)
