“Korupsi” Mencuat, Dana CSR Hak Masyarakat Natuna

(Kantor Bupati Kabupaten Natuna. foto/int)

NATUNA, harianmetropolitan.co.id – Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Riau Kepri di tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Natuna patut jadi atensi aparat penegak hukum, sebab Kantor Camat Pulau Laut turut menikmati dana CSR berupa pengadaan komputer PC (5 unit), printer Epson (5 unit) dan kursi rapat merek Futura (5 unit) senilai Rp103.125.000 dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa menerima pengadaan mobil tangki dengan anggaran Rp476.000.000.

Hal ini tentu menciderai hak rakyat. Padahal,  dana CSR harusnya bisa dialokasikan pada warga kurang mampu, lansia, janda, penyandang disabilitas, anak putus sekolah, beasiswa siswa dan mahasiswa, perbaikan fasilitas kesehatan di desa, bahkan peningkatan kualitas guru perbatasan. Tapi, hak rakyat itu justru dinikmati pemerintah.

Data ini, merupakan laporan realisasi program CSR PT. Bank Riau Kepri tahun 2020 Kabupaten Natuna, pada Bagian Perekonomian dan SDA, Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna. Berikut ini data penerima dana, hanya tercatat sejak tahun 2017 hingga Februari 2021.

LAPORAN REALISASI PROGRAM CSR TAHUN 2020 KABUPATEN NATUNA

 

No Jenis Program/Kegiatan Maksud dan Tujuan Penerima Realisasi Program (Rp) Keterangan
1 Bantuan dana kegiatan olahraga *Gala Desa tahun 2017 Bantuan Turnamen Gala Desa Panitia Gala Desa Rp150.000.000 10 September 2017
2 Pengadaan life jaket PC 500 buah dan lampu navigasi stik 500 buah Untuk keamanan dan navigasi Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Rp229.625.000 18 Sepember 2017
3 Pengadaan mobil tangki (1 unit) Untuk pendistribusian dan penyaluran kepada masyarakat PDAM Tirta Nusa Rp476.000.000 12 Oktober 2018
4 Pengadaan komputer PC (5 unit), printer Epson (5 unit), dan kursi merk Futura (5 unit) Sarana dan Prasarana Kantor Camat Pulau Laut Rp103.125.000 5 Februari 2015
5 Pengadaan buku sebanyak 1.800 buah Bahan bacaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna Rp103.701.000 12 Oktober 2018
6 Pengadaan kursi dan meja belajar 200 unit dan komputer PC 20 unit Sarana dan prasarana sekolah Sekolah Rp393.140.000 4 November 2019
7 Penyedia sarana dan prasarana bermain anak Sarana dan prasarana bermain Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Rp215.500.000 18 Desember 2019
8 Pengadaan sembako Bantuan paket sembako Ramadhan Bagian perekonomian dan SDA Setda Natuna Rp284.000.000 27 April 2020
9 Rehabilitasi KM. Fisabilillah I Perbaikan dan rehab kapal Kecamatan Midai Rp323.565.000 20 November 2020
10 Pengadaan komputer PC (25 unit) Sarana dan Prasarana Sekolah SMP N 1 Kecamatan Midai Rp245.000.000 22 Oktober 2020
11 Pengadaan alat musik tradisional Prasarana alat musik tradisional melayu Desa Pulau Tiga Rp96.900.000 22 Oktober 2020
12 Rehab pelantar tambatan perahu nelayan Pelantar tambatan perahu nelayan Kelurahan Sedanau Rp103.830.000 22 Oktober 2020
13 Pembangunan sarana sanitasi masyarakat Sarana sanitasi berupa WC Kecamatan Bunguran Selatan Rp790.152.000 19 Februari 2021
Rp3,511,538,000

Terbilang : Tiga miliar lima ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah.

Sementara, dana CSR milik Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, di Bagian Perekonomian dan SDA, Pemerintah Kabupaten Natuna sejak tahun 2018 hingga 2019.

No

Jenis Program/Kegiatan Maksud dan Tujuan Penerima Realisasi Program (Rp) Keterangan
1 Pembangunan pelantar rakyat 100 M X 3.20 M Pelantar Rakyat Desa Tanjung Pala Rp923.767.000 13 Mei 2018
2 Reapeter motorola model CDR-700 dan CDR 500 Sarana Komunikasi Ketua RAPI Kabupaten Natuna Rp78.000.000 13 Mei 2018
3 HT merk ICOM model IC-V80 Sarana komunikasi Ketua RAPI Kabupaten Natuna Rp18.000.000 13 Mei 2018
4 Bantuan mobiler taman bacaan dan Enisa Murof (5 unit) dan kursi rapat merek futura (5 Unit) Kecamatan  Taman Bacaan Desa Sedarat Baru RP26.000.000 28 Mert 2019
5 Taman bermain dan olahraga Pantai Piwang Taman bermain dan olahraga Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perkim Rp1.122.526.000 28 Maret 2019

Rp2,168,293,000

Terbilang : Dua miliar seratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah

Data CSR SKK Migas diatas belum semua, sebab sebagian tidak masuk dalam laporan tahun 2020 itu. Pada tahun 2014, Wakil Ketua III Komite Pengembangan Masyarakat Natuna, Ilham Kauli, melakukan serah terima CSR dari SKK Migas pada Senin 10 Maret 2014, yaitu :

  1. Beasiswa untuk 40 orang mahasiswa Kabupaten Natuna.
  2. 60 unit solar cell untuk masyarakat Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bunguran Barat, dan Desa Air Payang, Desa Kadur dan Desa Tanjung Pala (Kecamatan Pulau Tiga).
  3. 20 unit renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) untuk masyarakat Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bunguran Barat, Desa Air Payang dan Kecamatan Pulau Tiga.
  4. Perbaikan pelantar rakyat Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut.
  5. Beasiswa penuh satu orang mahasiswa S2 Institut Kesenian Jakarta (IKJ)

Pada 4 Juni 2015 CSR SKK Migas juga diterima oleh Wakil Ketua III Komite Pengembangan Masyarakat Natuna, Ilham Kauli, yaitu :

  1. Beasiswa 40 orang mahasiswa Kabupaten Natuna.
  2. 29 unit Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Pantai Kencana.
  3. Kelanjutan perbaikan jalan pelantar rakyat Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut sepanjang 100 meter.
  4. Kelanjutan Beasiswa penuh satu orang mahasiswa S2 Institut Kesenian Jakarta (IKJ).

Pada 31 Mei 2016 CSR SKK Migas juga diterima oleh Wakil Ketua III Komite Pengembangan Masyarakat Natuna, Ilham Kauli, yaitu :

  1. Pembangunan/Rehabilitasi Pelantar Rakyat Desa Mekar Jaya, 1 Paket Rp495.000.000, lokasi Desa Mekar Jaya.
  2. Semenisasi Pantai Kencana, 1 Paket Rp276.818.458, lokasi Kelurahan Ranai Kota.
  3. Mobil Pustaka Keliling, 1 Unit Rp600.000.000, lokasi Kabupaten Natuna.
  4. Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS), 2 unit Rp140.000.000, lokasi Kecamatan Serasan.
  5. Pembangunan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RLTH), 5 unit Rp125.000.000, lokasi Desa Mekar Jaya.

Pada Rabu 27 September 2017, Wakil Ketua II Komite Pengembangan Masyarakat Natuna, Abdullah, melakukan serah terima CSR dari SKK Migas, yaitu :

  1. Rehabilitasi pelantar Rakyat, 1 Paket Rp400.000.000, Desa Mekar Jaya.
  2. Semenisasi Jogging track, 1 Paket Rp626.900.000, Ranai Kota.
  3. Penerangan PJUTS 120 Wp, 15 Unit Rp306.156.100, Pelabuhan nelayan Pering, batu Hitam, Pasar Ranai, Jemengan, Sepempang, Desa Tanjung dan Sepempang.
  4. Penggantian battery PJUTS, 25 Unit Rp13.430.000, Pantai Kencana.

Sementara, serah terima CSR SKK Migas pada Minggu 13 Mei 2018 dan Kamis 28 Maret 2019, diterima Wakil Ketua III Komite Pengembangan Masyarakat Natuna (baru), Faisal Firman. Datanya, sesuai dengan laporan realisasi program CSR tahun 2020 Kabupaten Natuna, pada Bagian Perekonomian dan SDA, Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.

Lalu, mengapa CSR PT. Bank Riau Kepri tahun 2018 untuk Kantor Camat Pulau Laut dan PDAM Tirta Nusa diduga ‘bermasalah’? Karena bertentangan dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Serta, Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dimana dana CSR seharusnya dipergunakan untuk pembangunan berkelanjutan, bersentuhan dengan subtansi kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara langsung.

Lalu, mengapa ada dugaan korupsi dana CSR dilakukan ‘berjamaah’? Hal itu merujuk pada Peraturan Bupati nomor 66 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha di Kabupaten Natuna, 30 Desember 2019.

Perbup itu ‘melahirkan’ Surat Keputusan Bupati Natuna nomor 76 tahun 2020 tentang Tim Fasilitasi dan Koordinasi Pengeloaan Program Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Kabupaten Natuna. Dalam SK itu terdapat 25 orang pejabat, mulai dari Bupati dan Wakil Bupati Natuna, Sekretaris Daerah Natuna, Kepala OPD, Staf Ahli, Kepala Bagian, Kasubag dan Analisis bagian ekonomi. Semuanya memiliki peranan dan tugas masing-masing.

Apa tugas tim besutan Bupati kabupaten Natuna itu? ‘Menyelamatkan’ dana CSR untuk kepentingan masyarakat. Sayangnya, berdasarkan laporan Bagian Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, tidak pernah tercatat satupun perusahaan Perseroan Terbatas melaksanakan tanggung jawab sosialnya, sejak perbup itu ada. Alhasil, dana CSR ‘menguap’.

Contohnya, masyarakat sekitar perusahaan asphalt mixing plant (AMP) di Bunguran Selatan, tidak pernah tercatat menerima tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini diakui Camat Bunguran Selatan, Faisal, Jumat 16 April 2021.

Lalu, apa alasan perusahaan tidak patuh menjalankan CSR sesuai amanat undang-undang dan peraturan bupati? Patut diduga, perusahaan ingin mengurangi beban pengeluaran, sehingga ‘enggan’ melaporkan program CSR pada pemerintah.

Jadi, jika Tim Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Kabupaten Natuna tidak bekerja sesuai tupoksinya, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan bupati, maka ada ‘potensi’ secara tidak langsung memperkaya korporasi (perusahan).

Undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 tahun 2001 pasal 3 menyebutkan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Pembuktian ini, perlu atensi dari aparat penegak hukum. (*Rian)

 

Telah dibaca 507 kali

Bagikan

Recommended For You

About the Author: Redaksi Harian Metropolitan