(Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna, Sri Riawati. foto-Jagokma)
NATUNA, harianmetropolitan.co.id- Masa jabatan lima anggota Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Natuna periode 2016-2021 tidak lama lagi. Bagaimana jadwal dan persiapan seleksi calon anggota KPPAD periode berikutnya hingga saat ini belum ada kepastian.
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna, Sri Riawati, saat dikonfirmasi wartawan harianmetropolitan, Sabtu 3 Juli 2021, via pesan whatsApp, mengaku sedang dalam tahap koordinasi. Sejauh mana koordinasinya, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna ini bungkam. Alhasil, publik tidak tau informasi perkembangan seleksi calon KPPAD Natuna.
Dalam dokumen anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna tahun 2021 tercatat, ada belanja honorarium untuk tim pelaksana teknis kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan seleksi KPPAD Natuna yang dianggarkan sebesar Rp170.600.000.
Sementara, untuk honor anggota KPPAD Natuna tercatat sebesar Rp42 juta selama 12 bulan untuk posisi Ketua. Wakil Ketua sebesar Rp36 juta selama 12 bulan, dan anggota sebesar Rp30 juta selama 12 bulan.
Sebelumnya, Bupati Kabupaten Natuna periode 2016-2021, Abdul Hamid Rizal, melantik anggota KPPAD periode 2016-2021 di Gedung Sri Srindit, Jumat 23 Desember 2016 lalu. Peran KPPAD Natuna sendiri diharapkan mampu memberikan dukungan dan bantuan kepada anak yang sedang mengalami persoalan, sekaligus melakukan pemantauan terhadap perkembangan anak-anak di Kabupaten Natuna.
Atas dasar ini, seleksi pada calon anggota KPPAD Natuna periode berikutnya harus transparan dengan memanfaatkan media massa, baik cetak, online maupun radio, atau media sosial pada akun resmi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, sehingga muncul figur-figur yang dapat membawa perubahan lebih baik lagi pada kinerja KPPAD Natuna kedepan. (*Rian)
