![](https://harianmetropolitan.co.id/wp-content/uploads/2022/10/IMG-20221028-WA0138-880x528.jpg)
Lingga, harianmetropolitan.co.id – Wakil Bupati Lingga mengaku mendapat informasi bahwa masih ada beberapa proyek, yang masih dalam proses lelang menjelang penutup tahun 2022 ini.
Dengan adanya informasi tersebut, dirinya menegaskan akan meminta kepada OPD terkait agar tidak melanjutkan proses lelang, karena kuatir pekerjaan tersebut akan menjadi permasalahan di kemudian hari.
“Informasi itu kita dapat dari laporan masyarakat dan aktifis, kami tegaskan kepada OPD terkait agar tidak mengambil resiko, untuk melanjutkan lelang beberapa proyek di bulan penutup bulan Oktober 2022 ini,” ujar Neko Wesha Pawelloy, saat dihubungi media, Jumat (28/10/2022).
Jika peringatan tersebut tidak juga di indahkan oleh OPD terkait, yang sampai penutup bulan Oktober ini masih melakukan lelang sejumlah proyek. Maka dirinya memastikan akan ikut merekomendasikan pihak-pihak terkait, hingga komisi anti rasuah atau KPK untuk menindak jika terjadi kekeliruan dalam pengerjaan proyek itu nantinya.
“Kami sudah melakukan pengawasan maksimal, tujuan kita mengawasi supaya tidak ada proyek pemerintah yang melanggar aturan, makanya jauh-jauh hari ketika tahun anggaran berjalan kita langsung turun ke lapangan,” ujarnya.
Dirinya juga menyayangkan jika ada pihak-pihak yang ikut menginterpensi, agar proyek-proyek tersebut dipaksakan untuk dilakukan lelang, pada bulan ini juga.
“Bayangkan ini sudah mau masuk bulan November, setelah itu Desember tutup buku, jika dikerjakan dengan tergesa tentu sangat beresiko, dan hasilnya tentu tidak akan maksimal, apalagi saat ini cuaca berubah-ubah, itu sangat beresiko sekali,” ujarnya.
Neko menjelaskan niat dirinya untuk melakukan pengawasan adalah untuk menyelamatkan para OPD yang ada di pemerintahannya saat ini, namun dirinya juga tidak sungkan untuk merekomendasikan kepada pihak-pihak berwenang, jika terjadi pelanggaran selama pengerjaan proyek di lapangan.
“Kita tentu akan tegas, karena ini bukan untuk kami, tapi untuk seluruh masyarakat, dan kita juga tidak mau ada pegawai dan pejabat kita yang berurusan dengan pihak hukum,” ujarnya. (hen)