ANAMBAS, HARIANMETROPOLITAN.co.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas gelar rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, di ruang rapat Paripurna DPRD Anambas, Rabu 30 November 2022.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Hasnidar, dihadiri seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dan jajaran Forkopimda serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Ketua DPRD KKA, Hasnidar, menjelaskan, jika paripurna ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2022, tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 yang secara umum menerangkan tahapan dan penyusunan APBD tahun 2023.
Sementara itu, Bupati Anambas, Abdul Haris, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota karena telah menyelesaikan pembahasan dan disepakatinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun Anggaran 2023.
“Kesepakatan yang telah diambil merupakan rumusan kebijakan anggaran yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selain itu, ia menginstruksikan kepada seluruh OPD, agar dapat mengoptimalkan anggaran telah dialokasikan, terutama pada kegiatan bersifat pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan di tahun anggaran sebelumnya guna mengejar ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur.
Ia akan tetap konsisten dalam melaksanakan pembangunan daerah, mengenai hal – hal prioritas yang menjadi kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat akan dilaksanakan.
Sementara itu, dalam laporan Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas terkait dalam selama pembahasan APBD tahun 2023, Wakil Ketua I DPRD, Syamsil Umri, menyampaikan bahwa melalui pedoman tentang tata tertib terkait pembahasan APBD tahun 2023 dinilai cukup efektif dan efisien.
“Total APBD tahun 2023 senilai Rp1,263 triliun dan kepada Pemerintah Daerah agar dapat lebih serius dalam melaksanakan APBD tahun 2023 serta dapat lebih efisien terkait pembangunan,” ungkapnya.
Selain itu, Syamsil Umri juga mengatakan bahwa dari fraksi PDI Plus bersama Fraksi PBB Plus, Fraksi PPP Plus Fraksi Karya Indonesia Raya, Fraksi Amanat Nasional menyetujui pengesahan Ranperda APBD Tahun 2023 sehingga dapat disahkan
Selanjutnya pada Rapat Paripurna juga berlangsung penyampaian laporan dari Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022-2025.
Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dan Panitia Khusus dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat atau keadaan dengan kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Jasril Jamal yang merupakan anggota Pansus dari anggota DPRD Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan koordinasi dengan sejumlah daerah yang terkait tentang rencana pembangunan induk kepariwisataan.
“Pansus telah melakukan rapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pariwisata dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan juga telah menggelar rapat finalisasi terkait rencana induk kepariwisataan sehingga pembangunan kepariwisataan sebagai integritas dan sejumlah titik daya tarik ada yang bertambah dan dirubah,” jelasnya. (*Thoni)
